Sulawesi Selatan di Ambang Kritis: Ketika Gas, BBM, Listrik, dan Cuaca Ekstrem Menghimpit Warga
Oleh: Muh. Izhar Attar Syach
Newskata.com, Makassar — Sulawesi Selatan sedang menghadapi situasi yang semestinya tidak dipandang sebagai persoalan biasa. Ketika masyarakat harus berhadapan dengan sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram, antrean BBM, pemadaman listrik, serta kondisi cuaca yang tidak menentu, pertanyaan yang muncul bukan lagi sekadar “apa yang sedang terjadi?”, tetapi juga “seberapa siap pemerintah menghadapi kondisi ini?”
Dalam beberapa hari terakhir, persoalan BBM dan LPG 3 kilogram kembali menjadi perhatian publik. DPRD Sulawesi Selatan bahkan meminta agar dugaan kelangkaan atau kekurangan pasokan BBM bersubsidi dan LPG segera ditangani karena berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kemudian membentuk satuan tugas untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi sekaligus memantau ketersediaan LPG 3 kilogram di sejumlah daerah.
Langkah tersebut patut diapresiasi. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan: mengapa persoalan kebutuhan dasar harus menunggu keresahan masyarakat membesar terlebih dahulu?
Gas Melon Menghilang, Beban Rumah Tangga Bertambah
LPG 3 kilogram bukan sekadar tabung gas. Bagi masyarakat kecil, gas melon merupakan bagian dari kebutuhan sehari-hari. Ketika keberadaannya sulit ditemukan, dampaknya langsung terasa, mulai dari dapur rumah tangga hingga aktivitas pelaku usaha kecil.
Keluhan serupa muncul di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan. Di Jeneponto, misalnya, warga mengeluhkan sulitnya memperoleh LPG 3 kilogram selama sekitar sepekan. Kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan persoalan antrean BBM yang juga dirasakan masyarakat.
Persoalannya kemudian bukan hanya soal ada atau tidaknya stok. Pemerintah perlu memastikan rantai distribusi berjalan transparan, tepat sasaran, dan tidak membuka ruang bagi permainan harga maupun penyalahgunaan distribusi.
Sebab, ketika gas bersubsidi sulit ditemukan oleh masyarakat yang berhak, sementara kebutuhan tetap harus dipenuhi, kelompok ekonomi kecil menjadi pihak yang paling mudah terdampak.
BBM: Antrean yang Tidak Seharusnya Menjadi Normal
Antrean kendaraan di SPBU menjadi gambaran lain dari persoalan energi di Sulawesi Selatan.
BBM bukan hanya kebutuhan pemilik kendaraan pribadi. Distribusi bahan pangan, aktivitas nelayan, transportasi umum, logistik, hingga berbagai kegiatan ekonomi masyarakat bergantung pada ketersediaan energi.
Artinya, ketika pasokan BBM mengalami gangguan, dampaknya dapat menjalar ke berbagai sektor.
Persoalan ini bahkan telah mendapat perhatian dari DPRD Sulsel dan kepolisian. Pemerintah provinsi juga mengambil langkah dengan membentuk satgas pengawasan BBM dan LPG.
Namun, masyarakat tentu tidak membutuhkan terlalu banyak rapat jika pada akhirnya persoalan yang sama terus berulang.
Yang dibutuhkan adalah kepastian.
Kepastian bahwa BBM tersedia. Kepastian bahwa distribusi tepat sasaran. Kepastian bahwa masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar.
Listrik Padam di Tengah Aktivitas yang Semakin Bergantung pada Energi
Persoalan energi tidak berhenti pada BBM dan LPG.
Pemadaman listrik bergilir juga terjadi di wilayah Sulselbar. PLN menjelaskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan fenomena El Nino maupun kemarau ekstrem.
Terlepas dari penyebab teknisnya, dari sudut pandang masyarakat, dampaknya tetap sama: aktivitas terganggu.
Pelajar membutuhkan listrik untuk belajar. Mahasiswa membutuhkan internet dan perangkat elektronik untuk mengerjakan tugas. Pelaku UMKM membutuhkan listrik untuk menjalankan usaha. Rumah tangga membutuhkan listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ketika listrik padam secara bergilir, masyarakat kembali dipaksa menyesuaikan diri dengan persoalan yang sebenarnya berada di luar kendali mereka.
Di sinilah pemerintah dan penyedia layanan energi dituntut tidak hanya menjelaskan penyebab, tetapi juga menghadirkan solusi dan kepastian pelayanan.
Cuaca Ekstrem: Ancaman yang Tidak Bisa Diabaikan
Di tengah persoalan energi tersebut, Sulawesi Selatan juga menghadapi dinamika cuaca.
BMKG mencatat sejumlah perairan Sulawesi Selatan berada dalam kategori gelombang sedang pada 9–12 September 2026, dengan potensi gelombang 1,25–2,5 meter di perairan Pangkep, Makassar, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Sinjai, dan Bone.
Pada saat yang sama, meskipun sebagian besar wilayah Indonesia berada dalam musim kemarau, hujan dengan intensitas tinggi masih dapat terjadi secara lokal. Sulawesi Selatan termasuk wilayah yang mengalami hujan lebat pada periode awal September.
Situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menghadapi satu jenis ancaman.
Kemarau membawa panas dan kekeringan, sementara pada waktu tertentu hujan lebat dan angin kencang tetap berpotensi muncul.
Bagi wilayah kepulauan seperti Sulawesi Selatan, kondisi laut juga sangat berpengaruh terhadap distribusi berbagai kebutuhan masyarakat.
Kasus Selayar pada Februari 2026 menjadi salah satu contoh. Kelangkaan BBM di sejumlah titik terjadi setelah distribusi melalui jalur laut terganggu oleh cuaca buruk sehingga jadwal pelayaran harus disesuaikan.
Artinya, krisis energi dan cuaca bukan dua persoalan yang sepenuhnya terpisah.
Bukan Saatnya Saling Lempar Tanggung Jawab
Sulawesi Selatan mungkin belum dapat disebut berada dalam kondisi krisis total. Namun, munculnya berbagai gangguan terhadap kebutuhan dasar secara berdekatan merupakan alarm yang tidak boleh diabaikan.
- Gas sulit didapat.
- BBM harus diantre.
- Listrik padam.
- Cuaca sulit diprediksi.
Jika persoalan-persoalan tersebut terjadi secara bersamaan dan berulang, yang muncul bukan hanya ketidaknyamanan, tetapi juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan sistem pelayanan publik.
Karena itu, pemerintah daerah, Pertamina, PLN, aparat penegak hukum, dan seluruh pihak terkait perlu duduk bersama, bukan hanya ketika persoalan sudah menjadi sorotan publik.
Pengawasan distribusi harus diperkuat sejak awal. Data stok dan distribusi harus transparan. Potensi penimbunan dan penyalahgunaan subsidi harus ditindak sesuai hukum. Infrastruktur energi perlu diperkuat, sementara sistem mitigasi bencana harus dipersiapkan menghadapi kondisi cuaca yang semakin dinamis.
Sulsel Butuh Solusi, Bukan Sekadar Respons
Membentuk satgas merupakan langkah awal. Namun, keberhasilan pemerintah tidak diukur dari seberapa banyak satgas yang dibentuk atau seberapa sering rapat dilakukan.
Keberhasilan pemerintah akan terlihat ketika masyarakat tidak lagi harus mencari gas dari satu tempat ke tempat lain, mengantre BBM berjam-jam, atau bertanya-tanya kapan listrik kembali menyala.
Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat ekonomi di kawasan timur Indonesia. Karena itu, gangguan terhadap kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh dianggap sebagai masalah kecil.
Masyarakat tidak sedang meminta kemewahan.
Mereka hanya membutuhkan gas untuk memasak, BBM untuk bergerak, listrik untuk beraktivitas, dan perlindungan dari cuaca ekstrem.
Jika empat kebutuhan dasar tersebut mulai terganggu secara bersamaan, maka sudah waktunya pemerintah melihat persoalan ini sebagai alarm serius.
Bukan untuk menebar kepanikan.
Tetapi untuk memastikan bahwa Sulawesi Selatan tidak benar-benar jatuh ke dalam kondisi krisis.