MAKASSAR, NEWSKATA.MEDIA_ Klaim manajemen SMAN 9 Makassar yang menyebut pengadaan pendingin ruangan (AC) merupakan murni inisiatif orang tua di luar sepengetahuan sekolah dinilai penuh kontradiksi dan menuai sorotan tajam.
Sikap sekolah yang melempar tanggung jawab persoalan ini kepada orang tua murid dan komite sekolah justru dianggap sebagai upaya lepas tangan atas aktivitas yang sejatinya diketahui dan berlangsung di bawah pengawasan institusi sekolah.
Dalam ekosistem pendidikan negeri, orang tua berada pada posisi paling rentan, awam terhadap regulasi pembiayaan pendidikan, serta tidak memiliki kuasa struktural di lingkungan sekolah. Menjadikan wali murid sebagai tameng pertanggungjawaban dinilai sangat tidak adil, mengingat orang tua umumnya hanya mengikuti skema yang disodorkan saat anak mereka baru diterima.
Di tengah kekhawatiran akan kenyamanan belajar dan perlakuan terhadap anak mereka, wali murid kerap berada dalam posisi serba sungkan dan takut menolak, tanpa memahami bahwa penarikan biaya yang dipatok nominalnya di sekolah negeri bertentangan dengan aturan.
Di sisi lain, dalih bahwa pihak sekolah tidak mengetahui proses tersebut sulit diterima secara logika tata kelola. Pemasangan perangkat elektronik di ruang belajar, penambahan beban daya listrik gedung negara, mustahil berjalan tanpa sepengetahuan manajemen SMAN 9 Makassar.
Penelusuran lanjutan redaksi newskata.media justru mengindikasikan bahwa perbedaan fasilitas antarkelas bukan sekadar inisiatif spontan di tengah semester, melainkan diduga telah dipetakan sejak masa penerimaan siswa baru. Berdasarkan informasi sumber internal yang dirahasiakan identitasnya calon siswa maupun orang tua diduga menjalani wawancara kesediaan membayar AC saat awal masuk sekolah, yang jawabannya diduga kuat menjadi dasar pengelompokan kelas.
Dampaknya, dugaan sekat sosial nyata terjadi di sekolah negeri tersebut. Siswa yang orang tuanya membayar ditempatkan di kelas berfasilitas ganda berupa AC sekaligus kipas angin, sedangkan siswa yang tidak membayar ditempatkan di kelas yang diduga tanpa pendingin sama sekali.
Kejanggalan juga mencuat pada pengelolaan dana yang dipatok Rp200.000 hingga Rp350.000 per siswa dengan total terkumpul diduga menembus lebih dari Rp7.000.000 per kelas. Dari kesepakatan awal dua unit AC, realisasinya hanya terpasang satu unit AC 1 PK, sementara sisa dana diduga dialihkan untuk membeli kipas angin serta cat tembok kelas tanpa laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan kuitansi transparan. Penggunaan uang iuran untuk mengecat kelas ini turut mempertanyakan alokasi Dana BOS yang sejatinya menanggung pemeliharaan ringan sekolah.
Saat dikonfirmasi redaksi, Minggu (15/11/2026), pihak SMAN 9 Makassar membantah keterlibatan tenaga pendidik dan justru meminta redaksi membuka identitas sumber informasi, sembari mengalihkan tiga pertanyaan substantif lainnya ke pihak luar.
“Pihak sekolah telah mengonfirmasi kepada semua wali kelas, guru dan orang tua, tidak ada satupun wali kelas atau guru yang terlibat seperti yang dituduhkan. Perihal pertanyaan lainnya, silakan konfirmasi ke orang tua murid atau komite sekolah, karena dialah yang paling berkompeten menjelaskannya,” tulis pihak sekolah tanpa menjelaskan rincian dugaan selisih dana, langkah penertiban ketimpangan fasilitas kelas, maupun perkembangan pemeriksaan Inspektorat.
Sikap lempar tanggung jawab ini bertentangan dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 yang melarang keras pungutan bernominal dan mengikat di sekolah negeri. Sebagai pengelola aset negara (Barang Milik Daerah), pimpinan sekolah memegang kendali penuh atas pembagian kelas serta pencegahan praktik pungutan yang merugikan wali murid.
Publik kini mendesak Dinas Pendidikan Sulsel, Inspektorat, dan Ombudsman RI Sulsel mengusut tuntas pihak manejemen sekolah demi menjaga keadilan fasilitas bagi seluruh siswa.
