DPD KNPI Sulsel Soroti Kelangkaan BBM Subsidi, Dorong Tindakan Tegas terhadap Penimbun dan Mafia BBM
Newskata.com, Makassar — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sulawesi Selatan menyoroti persoalan distribusi dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang masih dikeluhkan masyarakat di sejumlah daerah.
DPD KNPI Sulsel mendorong pemerintah, Pertamina, serta aparat penegak hukum (APH) memperkuat pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan penimbunan, penyalahgunaan maupun penyelundupan BBM subsidi.
Ketua DPD KNPI Sulsel, Vonny Ameliani Suardi, yang juga merupakan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Gerindra, menegaskan bahwa persoalan kelangkaan dan antrean BBM subsidi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
“BBM subsidi merupakan hak masyarakat yang memang diperuntukkan bagi kelompok yang berhak menerima. Karena itu, kami meminta pemerintah memastikan distribusinya tepat sasaran dan tidak boleh ada ruang bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan subsidi untuk kepentingan pribadi maupun bisnis,” tegas Vonny.
Menurutnya, persoalan BBM tidak semata-mata berkaitan dengan antrean di SPBU, tetapi juga menyangkut tata kelola subsidi, distribusi, pengawasan, hingga penegakan hukum.
“Ini bukan hanya persoalan antrean di SPBU, tetapi menyangkut hak masyarakat dan tata kelola subsidi. Sebagai Ketua KNPI Sulsel sekaligus anggota DPRD Sulsel, saya berkepentingan memastikan suara masyarakat terkait persoalan ini benar-benar mendapat perhatian pemerintah,” ujarnya.
Satgas Diminta Bekerja Cepat dan Terukur
Vonny mengatakan pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) yang melibatkan pemerintah daerah, Pertamina dan aparat penegak hukum.
Menurutnya, keberadaan satgas tersebut harus mampu memberikan solusi nyata terhadap persoalan BBM di lapangan dan tidak berhenti sebagai formalitas.
“Kita tunggu hasil kerja satgas yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Kalau dalam pelaksanaannya lamban, tentu kami akan mendorong dan mengkritisi kinerja satgas tersebut agar bekerja lebih maksimal. Kalau diperlukan, KNPI Sulsel siap melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk kontrol pemuda terhadap pemerintah,” katanya.
Minta Penimbun dan Penyalahguna BBM Ditindak
DPD KNPI Sulsel juga meminta aparat penegak hukum memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum terhadap pihak yang terbukti menimbun atau menyelundupkan BBM subsidi untuk kemudian dijual kembali ke sektor industri.
Vonny menilai praktik tersebut, apabila terbukti, merupakan bentuk penyalahgunaan subsidi yang merugikan masyarakat.
Pihaknya juga menyoroti adanya informasi mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi untuk dikirim ke kawasan industri, termasuk dugaan pengiriman menuju Morowali.
Namun, Vonny menekankan bahwa informasi tersebut harus ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum agar tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.
“Kami tidak ingin membuat tuduhan kepada pihak tertentu tanpa adanya bukti. Tetapi setiap informasi atau laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi harus ditelusuri secara serius. Kalau memang ditemukan pelanggaran, kami meminta APH tidak ragu menindak dan membongkar jaringan yang terlibat,” tegasnya.
Ia menambahkan, subsidi BBM diberikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, apabila terbukti ada pihak yang membeli BBM subsidi kemudian menjualnya kembali kepada sektor industri, tindakan tersebut harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
Pelayanan SPBU Juga Diminta Dievaluasi
Selain persoalan penimbunan dan distribusi, DPD KNPI Sulsel menilai lambannya pelayanan di sejumlah SPBU turut berkontribusi terhadap terjadinya antrean panjang.
Dalam beberapa inspeksi mendadak yang dilakukan pemerintah, disebutkan terdapat SPBU yang hanya mengoperasikan satu nozzle dengan satu petugas sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih lambat.
KNPI Sulsel meminta Pertamina mengevaluasi SPBU yang memberikan pelayanan tidak maksimal.
Apabila ditemukan unsur kesengajaan atau pelanggaran prosedur, Pertamina diminta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan APH juga dinilai diperlukan untuk memastikan tidak terdapat praktik yang sengaja menciptakan kelangkaan maupun antrean panjang.
“Jangan sampai ada oknum yang sengaja membuat situasi seolah-olah terjadi krisis sehingga kuota BBM subsidi ditambah, kemudian BBM tersebut justru disalahgunakan dan dijual kembali ke sektor industri. Kalau indikasi seperti itu terbukti, maka harus dibongkar secara menyeluruh,” kata Vonny.
Dorong WFH dan Sistem Ganjil-Genap
Untuk mengurai kepadatan dan antrean di SPBU, DPD KNPI Sulsel mendorong pemerintah mempertimbangkan sejumlah alternatif kebijakan, termasuk penerapan work from home (WFH) pada kondisi tertentu serta mekanisme pengisian BBM berdasarkan nomor kendaraan ganjil dan genap.
Namun, kebijakan tersebut harus melalui kajian yang matang dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
KNPI Sulsel mengingatkan agar kebijakan yang diterapkan tidak justru membebani masyarakat, khususnya pekerja dan kelompok yang sangat bergantung pada kendaraan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Kami terbuka terhadap berbagai alternatif kebijakan untuk mengurai antrean, tetapi semuanya harus dikaji secara matang. Jangan sampai solusi yang dibuat pemerintah justru menambah beban masyarakat,” jelasnya.
Dukung Agenda Ketahanan dan Swasembada Energi
Di tengah persoalan BBM subsidi, DPD KNPI Sulsel juga menyatakan dukungan terhadap agenda pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan swasembada energi nasional.
Menurut KNPI Sulsel, persoalan energi merupakan masalah yang telah berlangsung lama sehingga penyelesaiannya membutuhkan konsistensi, investasi, pembenahan tata kelola dan pengawasan yang kuat.
Berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi energi nasional, termasuk pengembangan sektor hulu migas, dinilai perlu didukung dengan tata kelola yang transparan.
Pengembangan Blok Masela di Maluku serta pengembangan biodiesel berbasis sawit, termasuk agenda B50, disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan memperkuat ketahanan energi nasional.
“Kami mendukung langkah pemerintah menuju ketahanan dan swasembada energi. Tetapi pembangunan sektor energi harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang transparan, pengawasan yang kuat dan keberpihakan kepada masyarakat,” ujar Vonny.
KNPI Sulsel: Subsidi Harus Tepat Sasaran
DPD KNPI Sulsel menegaskan bahwa persoalan BBM tidak hanya menyangkut ketersediaan, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola subsidi, distribusi, pengawasan dan penegakan hukum.
KNPI Sulsel meminta satgas yang telah dibentuk pemerintah bekerja secara cepat, transparan dan terukur. Setiap laporan masyarakat mengenai dugaan penimbunan, penyelundupan, permainan distribusi maupun pelanggaran pelayanan SPBU diminta segera ditindaklanjuti.
Sebagai organisasi kepemudaan dan bagian dari elemen masyarakat sipil, DPD KNPI Sulsel menyatakan siap menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik.
Jika kinerja satgas dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya, KNPI Sulsel menyatakan akan terus menyuarakan kepentingan masyarakat, termasuk melalui aksi demonstrasi.
“Kami memahami bahwa membenahi persoalan energi nasional bukan pekerjaan mudah. Ini persoalan yang sudah lama dan menahun. Tetapi justru karena itu, pembenahan harus dilakukan secara serius, konsisten dan berani. Jangan sampai subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru dinikmati oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan,” tegas Vonny.
Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah perlu memberikan kepastian kepada masyarakat terkait ketersediaan dan distribusi BBM subsidi.
“Kami ingin pemerintah hadir dan masyarakat mendapatkan kepastian. Subsidi harus tepat sasaran, distribusi harus transparan, dan apabila ada pihak yang terbukti menyalahgunakan BBM subsidi, kami meminta agar ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” pungkas Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan sekaligus Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Fraksi Partai Gerindra, Vonny Ameliani Suardi.