Newskata-PONTIANAK – Asosiasi Masyarakat Penambang Tradisional (AMPETRA) Indonesia terus memperkuat jaringan organisasi dan membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk unsur TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam rangka mewujudkan masyarakat penambang tradisional yang tertib, profesional, dan taat hukum.
Salah satu langkah strategis tersebut ditandai dengan Penyematan PIN AMPETRA kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat, Brigjen Pol. Totok Lisdiarto S., S.I.K., S.H., M.H., Sebagai Dewan Penasihat AMPETRA Indonesia. Oleh KETUM langsung bg Yusran.
Kehadiran Brigjen Pol. Totok Lisdiarto dalam jajaran Dewan Penasihat diharapkan mampu memberikan arahan, masukan, serta memperkuat komitmen organisasi dalam membangun masyarakat penambang tradisional yang memiliki kesadaran hukum, menjunjung tinggi keamanan, serta menjauhi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dikalangan para Penambang
Ketua Umum AMPETRA Indonesia, Bg Yusran, menyampaikan bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak hanya berfokus pada perjuangan legalitas dan perizinan pertambangan rakyat, tetapi juga berkomitmen membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab bebas dr NARKOTIKA.
Menurutnya, silaturahmi dan kolaborasi dengan unsur TNI, Polri, serta BNN merupakan bagian penting dalam memperkuat pembinaan masyarakat penambang tradisional, khususnya di Kalimantan Barat.
AMPETRA Indonesia juga memandang bahwa persoalan pertambangan rakyat tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan perizinan, tetapi juga menyangkut ketertiban masyarakat, keamanan, kesehatan, serta perlindungan generasi muda dari ancaman narkoba.
Melalui sinergi dengan BNN, TNI Polri AMPETRA berharap dapat mendorong kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat pertambangan.
Selain itu, kerja sama dan komunikasi dengan unsur TNI-Polri diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, serta menjalankan kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menjelang deklarasi kepengurusan AMPETRA di Kalimantan Barat, organisasi ini terus melakukan konsolidasi dan membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun tokoh masyarakat.
AMPETRA Indonesia berkomitmen menjadi wadah perjuangan masyarakat penambang tradisional dalam memperoleh kepastian hukum, sekaligus mendorong terwujudnya kegiatan pertambangan rakyat yang legal, aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
Dengan hadirnya Brigjen Pol. Totok Lisdiarto sebagai Dewan Penasihat, AMPETRA Indonesia berharap dapat semakin memperkuat langkah organisasi dalam mengawal aspirasi masyarakat serta membangun penambang tradisional yang profesional, sadar hukum, dan bebas dari narkoba.
Sinergi antara AMPETRA Indonesia, pemerintah, TNI, Polri, dan BNN diharapkan menjadi langkah positif dalam menciptakan lingkungan pertambangan rakyat yang lebih tertib, aman, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
