MAKASSAR_Laporan mengenai dugaan pungutan pengadaan AC dan iuran listrik bulanan di SMAN 9 Makassar kini menggelinding menjadi bola salju di jagat maya. Tangkapan layar pemberitaan pertama yang diunggah di platform TikTok memicu perdebatan sengit di kalangan netizen serta orang tua siswa.

Pantauan di kolom komentar media sosial menunjukkan arus opini publik yang terbelah. Sebagian akun yang mengaku sebagai orang tua murid melayangkan pembelaan dengan dalih bahwa penarikan dana terstruktur berkisar Rp 250.000 hingga Rp 350.000 untuk AC, serta iuran operasional listrik Rp 20.000 per bulan tersebut merupakan murni kesepakatan mandiri paguyuban kelas demi kenyamanan belajar anak.

Namun, argumen berbasis “kesepakatan” tersebut disorot tajam oleh pengamat pelayanan publik. Kesepakatan kelompok atau paguyuban kelas dinilai tidak boleh menabrak regulasi yang lebih tinggi, yakni Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 yang secara tegas melarang komite sekolah maupun paguyuban melakukan pungutan yang ditentukan nominal dan waktunya di lingkungan sekolah negeri.

Merespons gelombang sorotan tersebut, pihak UPT SMAN 9 Makassar, akhirnya memberikan klarifikasi tertulis via WhatsApp kepada jurnalis media ini. Ia mengungkapkan bahwa persoalan pemanfaatan AC tersebut kini telah menggelinding ke ranah pengawasan internal pemerintah.

“Penggunaan AC yang terus menerus saudara persoalkan telah dilaporkan kepada pihak Inspektorat dan pihak sekolah telah tindak lanjuti dengan mengadakan pertemuan dengan orang tua murid,” tulis pihak sekolah melalui pesan singkat.

Lebih lanjut, pihak sekolah berdalih pertemuan dengan orang tua murid dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi praktik pungutan yang mengikat terkait biaya operasional fasilitas tersebut. Pihak sekolah kini mencoba menggeser skema pendanaan menjadi sumbangan sukarela.

Untuk memastikan tidak adanya pungutan terkait biaya operasional pemanfaatan AC di kelas, kecuali ada dermawan yang secara sukarela membiayainya,” tambahnya.

Meski pihak sekolah mengklaim akan mengubah skema menjadi sumbangan sukarela dari dermawan, substansi masalah mengenai ketimpangan fasilitas antar-kelas (klaster sosial) masih menyisakan pertanyaan besar.

Jurnalis media telah melayangkan pertanyaan kritis lanjutan mengenai apakah fasilitas AC eksklusif yang telanjur terpasang di kelas-kelas tertentu tersebut akan dibongkar demi menghapus sekat sosial dan diskriminasi fasilitas publik di bawah satu atap sekolah negeri. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen SMAN 9 Makassar memilih bungkam dan tidak lagi memberikan respons.

Dengan bergulirnya kasus ini ke Inspektorat, publik kini mendesak adanya transparansi hasil pemeriksaan. Dinas Pendidikan Sulsel serta Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan diharapkan ikut mengawal ketat kasus ini agar marwah pendidikan negeri tetap berasaskan keadilan sosial dan kesetaraan fasilitas bagi seluruh siswa tanpa memandang kasta finansial.