PW Fatayat NU Sulsel Dorong Kemitraan Strategis dengan DPRD, Kawal Isu Perempuan dan Perlindungan Anak

Newskata.media, Makassar — Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Sulawesi Selatan mendorong penguatan kemitraan strategis dengan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi pengurus PW Fatayat NU Sulsel periode 2026–2031 bersama Wakil Ketua IV DPRD Sulawesi Selatan, Fauzi Andi Wawo, di Ruang Rapat Ketua DPRD, Lantai 2, Gedung Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (16/11/2026).

Audiensi tersebut sekaligus menjadi momentum silaturahmi kepengurusan baru PW Fatayat NU Sulsel untuk memperkenalkan arah kepemimpinan dan agenda strategis organisasi selama lima tahun ke depan.

Ketua PW Fatayat NU Sulsel, Herwanita, menyampaikan bahwa kepemimpinan periode 2026–2031 diarahkan untuk mewujudkan perempuan muda Fatayat NU yang berdaya, mandiri secara ekonomi, progresif, dan inklusif, dengan berlandaskan nilai-nilai Islam Rahmatan Lil Alamin.

Menurutnya, Fatayat NU memiliki modal sosial serta pengalaman dalam pengorganisasian komunitas, pendampingan masyarakat, edukasi, dan pengembangan jejaring kemitraan. Potensi tersebut dapat menjadi kekuatan partisipasi publik dalam mendukung pembangunan daerah.

Dalam pertemuan itu, Herwanita juga memaparkan sejumlah agenda strategis yang berpotensi disinergikan dengan bidang koordinasi Wakil Ketua IV DPRD Sulsel. Agenda tersebut meliputi dialog kebijakan pendidikan karakter, kesehatan reproduksi, perlindungan peserta didik, penguatan layanan kesehatan komunitas, serta pengawasan akses dan ketepatan sasaran program sosial.

Selain itu, Fatayat NU mendorong pengembangan pelatihan kerja, kewirausahaan, dan penguatan kepemimpinan perempuan muda. Organisasi ini juga menaruh perhatian pada penguatan moderasi beragama, dakwah yang ramah perempuan, serta pengembangan perspektif ekoteologi dalam menjawab tantangan sosial dan lingkungan.

Herwanita menegaskan bahwa kemitraan dengan DPRD dapat dikembangkan melalui tiga fungsi utama lembaga legislatif, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Dalam fungsi legislasi, Fatayat NU dapat berkontribusi melalui penyampaian aspirasi masyarakat dan penyusunan policy brief terkait kebijakan perempuan, anak, keluarga, kesehatan, dan ekonomi.

Pada fungsi pengawasan, organisasi dapat menyampaikan temuan lapangan, pengalaman penerima manfaat, serta umpan balik terhadap pelaksanaan program dan pelayanan publik.

Sementara dalam fungsi penganggaran, Fatayat NU dapat menyampaikan usulan kebutuhan program berbasis komunitas dan data kelompok sasaran, termasuk aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan mekanisme, kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua IV DPRD Sulawesi Selatan, Fauzi Andi Wawo, mengapresiasi inisiatif dan keterlibatan organisasi masyarakat, khususnya komunitas perempuan, dalam membangun kemitraan dengan lembaga legislatif.

Ia menilai partisipasi organisasi perempuan memiliki peran penting dalam memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, penganggaran, sekaligus memperluas representasi aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

Fauzi juga mengemukakan sejumlah isu prioritas yang perlu mendapat perhatian dan dikawal bersama. Isu tersebut mencakup perlindungan perempuan dan anak, kemandirian ekonomi, pencegahan perkawinan anak, keadilan iklim, kesehatan keluarga, serta penguatan literasi agama dan digital.

Lebih lanjut, Fauzi membuka ruang bagi PW Fatayat NU Sulsel untuk terlibat dalam berbagai forum dan agenda kelembagaan DPRD.

“Fatayat sebagai organisasi perempuan bisa menjadi bagian dari representasi dan partisipasi dalam RDP, pendidikan politik, dan forum bersama Kaukus Perempuan Parlemen. Nanti kita komunikasikan dan sambungkan,” ungkap Fauzi.

Pernyataan tersebut menjadi peluang bagi PW Fatayat NU Sulsel untuk memperluas peran dan kontribusinya dalam dialog kebijakan sekaligus mengawal program pembangunan yang berpihak pada kebutuhan perempuan, anak, dan keluarga.

Melalui audiensi ini, PW Fatayat NU Sulsel berharap kemitraan dengan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat terbangun secara berkelanjutan dan produktif. Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya berhenti pada komunikasi kelembagaan, tetapi berkembang menjadi kolaborasi nyata dalam menyampaikan aspirasi, memberikan masukan kebijakan, serta mengawal pelaksanaan program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

PW Fatayat NU Sulsel menegaskan komitmennya untuk mengambil peran sebagai mitra strategis masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendorong terwujudnya perempuan yang berdaya, keluarga yang tangguh, serta masyarakat Sulawesi Selatan yang inklusif dan sejahtera.