Rakerda SOKSI Sulsel Bahas Penguatan Transformasi Ekonomi dan Demokrasi Inklusif
Newskata.com, Makassar — Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depidar SOKSI) Sulawesi Selatan akan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) XIX di Swiss-Belhotel Waterfront Makassar.
Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, 6–7 September 2026, dan dihadiri langsung Ketua Umum serta Sekretaris Jenderal Depinas SOKSI, Mukhamad Misbakhun dan Puteri Komarudin, bersama sejumlah jajaran pengurus SOKSI tingkat pusat.
Ketua Depidar SOKSI Sulsel, Andi Patarai Amir, mengatakan kehadiran Ketum Depinas SOKSI sekaligus Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, diharapkan dapat memberikan arahan kepada seluruh kader SOKSI se-Sulsel untuk semakin aktif membesarkan organisasi yang berorientasi pada kepentingan buruh dan karyawan.
Menurut Patarai, keberadaan SOKSI tidak hanya berfokus pada penguatan organisasi, tetapi juga harus berkontribusi secara masif dalam proses politik guna mewujudkan demokrasi yang lebih sehat dan bermartabat.
“Selain merencanakan dan menyusun program kerja, fokus utama Rakerda kita adalah memperkuat peran kekaryaan dalam transformasi ekonomi, mendukung program pemerintah serta mematangkan pendidikan kader,” kata Patarai Amir, Sabtu (5/9/2026).
Perkuat Konsolidasi dan Pendidikan Kader
Legislator DPRD Sulsel itu menjelaskan, Rakerda juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi organisasi dalam menyatukan langkah menjalankan agenda SOKSI di Sulawesi Selatan.
Adapun tema Rakerda XIX SOKSI Sulsel yakni “Konsolidasi Kekaryaan SOKSI Sulsel Mengawal Transformasi Ekonomi dan Demokrasi Inklusif untuk Kesejahteraan Masyarakat.”
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Maros periode 2019–2024 itu menuturkan, orientasi SOKSI diarahkan pada penguatan peran kekaryaan dalam mendorong transformasi ekonomi dan demokrasi yang inklusif.
Sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) pendiri Partai Golkar yang memiliki akar dari gerakan buruh dan pekerja, SOKSI menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat kelas pekerja dalam proses politik.
Patarai menilai buruh bukan sekadar alat produksi, melainkan karyawan atau manusia yang berkarya dan memiliki hak atas hubungan industrial yang adil dan harmonis.
“Termasuk keberadaan buruh tidak hanya sebatas pada upah, melainkan juga mencakup akses yang luas terhadap kesehatan, pendidikan, jaminan perlindungan kerja, dan sebagainya,” jelasnya.
Dorong Demokrasi Inklusif
Selain penguatan kekaryaan, SOKSI juga mendorong terwujudnya demokrasi yang inklusif. Patarai mengatakan, di tengah menguatnya politik transaksional, SOKSI harus menjadi wadah bagi kaum pekerja untuk terlibat aktif dalam politik tanpa terbebani oleh kebutuhan modal finansial yang besar.
Melalui pendekatan inklusif, SOKSI diharapkan dapat ikut menjaga agar partai politik, khususnya Partai Golkar, tetap membumi dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat serta tidak berkembang menjadi organisasi yang elitis.
“Kita berharap melalui berbagai sayap organisasinya, seperti yang fokus pada perempuan, mahasiswa, dan pemuda, SOKSI mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik serta arah politik ke depannya,” terangnya.
Patarai juga menegaskan bahwa SOKSI harus mampu menjadi salah satu pilar utama Partai Golkar dalam setiap momentum politik.
Sementara itu, Ketua Panitia Rakerda XIX SOKSI Sulsel, Kamaluddin Syam, menyampaikan bahwa seluruh persiapan pelaksanaan Rakerda telah mencapai 99 persen.
“Mulai dari persiapan di lokasi arena kegiatan, penyambutan Ketum dan Sekjen Depinas SOKSI hingga penyusunan dan perencanaan program kerja seluruh bidang,” ujar Kamal.