Antrean BBM Makassar Mengular hingga 7 Kilometer, Klaim Stok Aman Pertamina Dipertanyakan
Newskata.com, Makassar — Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) kembali terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Makassar, Jumat (11/9/2026).
Kondisi paling parah dilaporkan terjadi di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan, khususnya sekitar Bumi Tamalanrea Permai (BTP). Antrean kendaraan disebut mengular hingga sekitar 7 kilometer dan berdampak pada kepadatan lalu lintas di ruas jalan tersebut.
Sejumlah pengendara bahkan disebut telah berada di antrean sejak dini hari demi mendapatkan BBM. Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah SPBU lainnya di Kota Makassar.
Situasi ini kembali memunculkan pertanyaan publik mengenai kelancaran pasokan dan distribusi BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan.
Pertamina Sebut Stok Masih Aman
Di tengah panjangnya antrean, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan ketersediaan BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan masih dalam kondisi aman dan mencukupi.
Area Manager Communication, Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, sebelumnya menyampaikan bahwa penguatan distribusi dan pengaturan pelayanan telah dilakukan.
Menurut Pertamina, peningkatan konsumsi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kepadatan di sejumlah SPBU.
Rata-rata penyaluran Biosolar pada Agustus 2026 tercatat meningkat 14,6 persen dibandingkan Mei 2026. Sementara penyaluran Pertalite disebut meningkat 7,6 persen di Sulawesi Selatan.
Pertamina juga menyebut telah melakukan sejumlah langkah, antara lain penyesuaian jam operasional depot serta optimalisasi mobil tangki untuk mempercepat distribusi BBM.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan persoalan antrean belum sepenuhnya teratasi.
Stok Aman, Mengapa Antrean Masih Panjang?
Pernyataan mengenai stok yang aman menjadi sorotan ketika masyarakat masih harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU untuk memperoleh BBM.
Jika persoalannya bukan kekurangan stok, publik tentu membutuhkan penjelasan lebih rinci mengenai titik persoalan dalam rantai distribusi.
Pertamina dinilai perlu membuka informasi mengenai ketersediaan stok di terminal BBM, pola distribusi ke masing-masing SPBU, hingga faktor yang menyebabkan antrean panjang terjadi berulang di lokasi tertentu.
Transparansi tersebut penting agar masyarakat dapat membedakan apakah persoalan yang terjadi merupakan akibat peningkatan konsumsi, kendala distribusi, keterbatasan pelayanan SPBU, atau faktor lainnya.
Pemerintah Diminta Turun Tangan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama pemerintah kabupaten/kota juga dinilai perlu memastikan kondisi pasokan BBM di lapangan sesuai dengan data yang disampaikan pihak Pertamina.
Pengawasan distribusi BBM bersubsidi perlu diperkuat, termasuk terhadap potensi penyalahgunaan, pembelian berulang, penimbunan, maupun praktik distribusi yang tidak sesuai ketentuan.
Di sisi lain, kepolisian juga diharapkan membantu mengurai kemacetan yang muncul akibat antrean panjang di sekitar SPBU sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai peruntukannya.
Bagi masyarakat, persoalan BBM bukan sekadar soal antrean. Ketika kendaraan harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU, dampaknya dapat merembet pada aktivitas kerja, distribusi barang, transportasi umum, hingga perekonomian.
Karena itu, klaim bahwa stok BBM aman perlu dibarengi dengan kondisi distribusi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pertanyaannya kini sederhana: jika stok memang aman dan mencukupi, mengapa antrean BBM di Makassar masih dapat mengular hingga tujuh kilometer?