Newskata– 27 Agustus 2026- Di hari yang sama, Bapenda Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja resmi jajaran Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, yang datang khusus untuk menggali praktik baik pengelolaan pendapatan daerah — dengan fokus utama: cara menggenjot pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP).
Rombongan Kaltim dipimpin oleh Plt. Kepala Bapenda Provinsi Kaltim, Dasmiah, didampingi Kepala UPTD Samarinda Indun Salbiah Ningsih, Kepala UPTD Balikpapan Willie H. Yulian, Plt. Kepala Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah Juraidah Diany, serta staf Eka Damayanti.
Mereka disambut langsung oleh Kepala Bapenda Sulbar Abd. Wahab Hasan Sulur, didampingi Plt. Sekretaris Bapenda Sulbar Ulwiah, Kepala Bidang P2TI Muh. Saleh, Kepala UPTD Samsat Mamuju Rosianah M. Nadir, beserta tim staf teknis — pertemuan berlangsung di ruang rapat Bapenda Sulbar, Rabu siang.
Forum ini menjadi wadah tukar gagasan yang mendalam: mulai dari cara menyusun basis data yang akurat, mendata seluruh objek pajak dengan lengkap, menyempurnakan mekanisme pemungutan, hingga merancang strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak air permukaan.
Abd. Wahab menyambut semangat berbagi ini sebagai fondasi kemajuan bersama:
“Pertukaran pengalaman antar-daerah adalah cara terbaik membangun sistem pendapatan yang makin efektif dan adaptif. Khusus di Pajak Air Permukaan, kita saling melihat apa yang sudah berhasil, apa yang masih perlu disempurnakan — sebagai bahan evaluasi dan langkah maju untuk penerimaan daerah yang lebih kuat.”
Dasmiah selaku pimpinan rombongan menyatakan ketertarikannya pada keteraturan sistem yang dikembangkan Sulbar:
“Kami ingin melihat langsung praktik yang dijalankan Bapenda Sulawesi Barat, terutama dalam optimalisasi Pajak Air Permukaan. Semoga pengalaman yang kami pelajari dapat memperkuat tata kelola pendapatan daerah di Kalimantan Timur.”
Tak berhenti di ruang rapat, rombongan Kaltim melanjutkan ke PDAM Kabupaten Mamuju untuk meninjau langsung di lapangan — didampingi Rosianah M. Nadir beserta staf teknis Bidang Pengawasan dan Evaluasi Bapenda Sulbar. Di sana, mereka melihat secara nyata bagaimana potensi PAP diidentifikasi, diverifikasi, didata, hingga diawasi — langkah yang dinilai Dasmiah sangat krusial untuk membangun sistem pemungutan yang kokoh dan berbasis data akurat.
PENUTUP: SATU ARAH UNTUK KEKUATAN FISKAL & PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Tiga agenda besar dalam satu hari — dari Samsat Keliling di desa, forum sinergi lalu lintas, hingga kunjungan pertukaran wawasan pajak antar-provinsi — menegaskan satu arah jelas: mengoptimalkan pendapatan daerah bukan sekadar mengejar angka di laporan kas. Ia berarti mendekatkan pelayanan ke warga, membangun kesadaran kepatuhan bersama, menjaga keselamatan publik, dan terus saling belajar agar makin cerdas mengelola potensi daerah.
Seluruh langkah ini selaras penuh dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka — memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan inklusif, serta menggali sumber pendapatan baru guna menopang pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat luas bagi masyarakat.
Karena pada akhirnya, pajak bukan sekadar pemasukan kas — ia adalah ikatan kesepakatan sosial: warga taat kewajibannya, pemerintah menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang setimpal, dan kemajuan daerah berjalan di atas fondasi kemandirian fiskal yang makin kokoh.