(Kredit foto: ANTARA/Maria Cicilia Galuh.)
Breaking News! Wapres Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo, Polemik Ijazah dan Wacana Pemakzulan Menguat
Newskata.Media, Jakarta — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang berlangsung pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.
Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang, khususnya berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persoalan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan putusan di MK maupun di MA,” ujar Prasetyo.
Mensesneg juga meluruskan informasi yang beredar mengenai adanya penolakan Presiden Prabowo terhadap niat pengunduran diri Gibran.
Menurut Prasetyo, Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Namun, dalam pertemuan itu Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.
“Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, Prasetyo menyampaikan bahwa Gibran memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” jelas Prasetyo.
Gibran Masih Jalankan Tugas sebagai Wapres
Meski telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri, Gibran hingga Selasa (10/11/2026) masih menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden RI.
Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya di tengah dinamika politik yang berkembang.
Pemerintah, kata dia, tetap berfokus menjalankan agenda pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dengan demikian, penyampaian niat pengunduran diri tersebut belum dapat diartikan sebagai pengunduran diri resmi dari jabatan Wakil Presiden.
DPR Mulai Tampung Usulan Hak Menyatakan Pendapat
Di sisi lain, polemik dokumen pendidikan Gibran juga mulai bergulir di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengungkapkan bahwa pimpinan DPR telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik terkait wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Puan menyebutkan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti berbagai masukan tersebut dengan memperhatikan mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
Menurutnya, DPR terlebih dahulu akan mendengarkan aspirasi dari fraksi-fraksi maupun anggota dewan sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, sebelumnya menyampaikan bahwa penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk merespons persoalan ijazah Gibran tengah dipertimbangkan dan difinalisasi.
Wacana tersebut menjadi perhatian karena HMP merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR yang dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat terhadap dugaan pelanggaran hukum maupun persoalan pemenuhan persyaratan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Istana Hormati Proses Politik di DPR
Menanggapi perkembangan tersebut, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses politik yang berlangsung di DPR RI.
Ia menyebutkan bahwa DPR maupun setiap anggota dewan memiliki hak konstitusional dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga legislatif.
“Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati,” kata Prasetyo.
Pemerintah, lanjutnya, menghormati setiap proses yang berjalan di lembaga legislatif sesuai ketentuan yang berlaku.
Polemik Putusan MK dan MA
Sebelumnya, polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran kembali mencuat setelah terbitnya dua putusan pengadilan terkait persyaratan pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.
Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri milik Gibran yang setara dengan pendidikan SMA.
Sementara itu, Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi pemohon terkait Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan setara SMA milik Gibran. Surat tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Perkembangan putusan tersebut kemudian memunculkan desakan dari sejumlah pihak agar persoalan persyaratan pencalonan Gibran ditindaklanjuti melalui mekanisme politik dan konstitusional di DPR.
Kini, setelah Gibran menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo, perhatian publik tertuju pada sikap Presiden, perkembangan proses di DPR, serta langkah hukum yang akan ditempuh untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Redaksi akan terus memantau perkembangan informasi dan pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait.
