Newskata-Makassar-Tangis keadilan kembali disuarakan melalui aksi demonstrasi Haruna Talli yang menuntut kejelasan penanganan perkara yang menurutnya belum mendapatkan jawaban memuaskan setelah kurang lebih dua tahun proses pemeriksaan di Polda.

Dengan penuh kekecewaan, Haruna mempertanyakan lambannya kejelasan yang ia nantikan. Ia mengaku bahwa jawaban yang diterima oleh dirinya, kuasa hukumnya, dan para peserta demonstrasi selama ini cenderung berulang serta belum memberikan kepastian mengenai perkembangan dan tindak lanjut perkara.

Bagi Haruna, perjuangan ini bukan sekadar persoalan hukum yang menimpa dirinya. Ini adalah pertanyaan tentang keadilan: apakah hukum benar-benar berlaku sama bagi semua orang, tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun kemampuan ekonomi?

“Saya ini orang kecil. Saya tidak punya kekuasaan dan uang yang besar. Saya hanya punya keberanian untuk menuntut keadilan. Sudah sekitar dua tahun kami menunggu kejelasan, tetapi jawaban yang kami terima selalu berulang. Sampai kapan kami harus menunggu?” tegas Haruna.

PUTUSAN PENGADILAN MENJADI DASAR PERTANYAAN HARUNA

Dalam kutipan pertimbangan putusan pengadilan yang ditunjukkan Haruna, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa selaku kuasa direksi CV Nardin Dwi ARS telah menyalahgunakan kewenangan dalam penandatanganan kontrak.

Namun, pertimbangan tersebut juga menyebut bahwa perbuatan terdakwa tidak berdiri sendiri. Dalam kutipan itu, majelis hakim menjelaskan bahwa terdakwa mengikuti perintah pimpinan partai yang disebut sebagai H. Paris, yang pada saat itu menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto. Kutipan tersebut juga menguraikan keterlibatan pihak lain dalam proses administrasi dan pelaksanaan proyek.

Nama H. Paris Yasir dan pihak-pihak lain yang disebut dalam kutipan itu menjadi bagian dari pertanyaan yang kini disuarakan Haruna: apa tindak lanjut aparat penegak hukum terhadap fakta dan pertimbangan yang tercantum dalam putusan tersebut?

Haruna menegaskan bahwa dirinya tidak meminta siapa pun dihukum tanpa proses hukum. Ia meminta agar setiap fakta yang relevan diperiksa secara objektif dan setiap pihak yang diduga memiliki keterlibatan ditindaklanjuti sesuai hukum dan alat bukti yang tersedia.

“Kalau memang ada fakta dan pertimbangan hakim yang menyebut keterlibatan pihak lain, kami meminta aparat menjelaskan apa tindak lanjutnya. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya tanpa memperoleh jawaban yang jelas. Kalau tidak ada dasar untuk melanjutkan, sampaikan secara terbuka. Kalau ada dasar hukum, tindak lanjuti secara profesional,” ujarnya.

“MENGAPA SAYA HARUS MENJALANI HUKUMAN SENDIRI?”

Dengan nada getir, Haruna mengungkapkan perasaan bahwa dirinya harus menanggung konsekuensi hukum, sementara ia menilai pertanyaan mengenai peran pihak-pihak lain belum mendapatkan penjelasan yang memadai.

“Saya sudah menjalani hukuman. Saya tidak lari dari proses hukum. Tetapi saya juga ingin keadilan ditegakkan secara menyeluruh. Mengapa saya merasa harus berjuang sendiri, sementara dalam pertimbangan putusan pengadilan terdapat uraian mengenai pihak-pihak lain?” ungkapnya.

Ia mengaku merasa berada dalam posisi yang tidak seimbang ketika harus memperjuangkan haknya berhadapan dengan pihak yang menurutnya memiliki kekuasaan dan sumber daya lebih besar.

Namun, bagi Haruna, keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang untuk kehilangan hak memperoleh keadilan.

“Saya memang orang kecil, tetapi saya juga warga negara Indonesia. Saya punya hak yang sama di hadapan hukum. Saya tidak meminta belas kasihan. Saya meminta keadilan!” tegasnya.

DESAK PRESIDEN, KOMISI III DPR RI, KAPOLRI, DAN KEJAKSAAN AGUNG

Melalui aksi demonstrasi tersebut, Haruna meminta perhatian Presiden Republik Indonesia, Komisi III DPR RI, Kapolri, Kejaksaan Agung, serta lembaga pengawas terkait agar persoalan yang disuarakannya memperoleh perhatian serius.

Ia meminta agar dilakukan evaluasi terhadap penanganan perkara, disertai penjelasan mengenai status pemeriksaan, langkah yang telah ditempuh, kendala yang dihadapi, serta tindak lanjut atas pertimbangan dalam putusan pengadilan.

“Saya memohon kepada Bapak Presiden, Komisi III DPR RI, Bapak Kapolri, dan Jaksa Agung. Tolong dengarkan suara masyarakat kecil seperti saya. Saya hanya ingin perkara ini ditangani secara transparan dan profesional. Saya ingin tahu, apakah hukum benar-benar berlaku sama bagi semua orang?” katanya.

Haruna berharap para pejabat dan lembaga negara tidak memandang tuntutannya semata-mata sebagai aksi demonstrasi, tetapi sebagai aspirasi seorang warga negara yang meminta penjelasan atas persoalan hukum yang menurutnya belum tuntas.

Ia juga meminta agar pihak kepolisian memberikan jawaban yang konkret, bukan sekadar penjelasan berulang yang tidak menjawab inti persoalan.

JANGAN BIARKAN MASYARAKAT KEHILANGAN KEPERCAYAAN KEPADA HUKUM

Perkara ini, menurut Haruna, menyentuh persoalan yang lebih luas daripada nasib pribadinya: kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Ketika seseorang merasa telah menunggu terlalu lama tanpa memperoleh penjelasan yang memadai, pertanyaan tentang transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan di hadapan hukum menjadi semakin penting untuk dijawab.

Jabatan tidak boleh menjadi penghalang pemeriksaan apabila terdapat dasar hukum yang cukup. Sebaliknya, tekanan publik juga tidak boleh menggantikan proses pembuktian. Setiap langkah harus berlandaskan fakta, alat bukti, dan ketentuan perundang-undangan.

Haruna menyatakan akan terus memperjuangkan kejelasan melalui jalur yang tersedia dan meminta agar tuntutannya dijawab oleh lembaga yang berwenang.

“Saya akan terus menuntut keadilan sampai ada kejelasan. Saya mungkin tidak punya kekuasaan, tetapi saya masih punya suara. Saya mungkin orang kecil, tetapi hak saya sebagai warga negara tidak lebih kecil daripada hak siapa pun. Tolong jangan biarkan saya berjuang sendirian,” tutupnya.

Kini, Haruna menunggu jawaban yang konkret. Bukan untuk meminta seseorang dihukum tanpa pembuktian, melainkan untuk memastikan bahwa setiap fakta yang relevan diperiksa, setiap pertanyaan dijawab, dan setiap proses hukum dijalankan tanpa diskriminasi.

Sebab, keadilan tidak boleh ditentukan oleh siapa yang paling kuat, paling berkuasa, atau paling kaya. Keadilan harus berdiri di atas hukum dan berlaku setara bagi setiap warga negara.

By admin