FK-GARDA Desak Ditlantas Polda Sulsel Evaluasi Satlantas Polrestabes Makassar dan Polres Maros
Newskata.com, Makassar — Forum Kajian dan Gerakan Advokasi Kerakyatan (FK-GARDA) mendesak Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Selatan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar dan Satlantas Polres Maros.
Desakan tersebut disampaikan melalui aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor Ditlantas Polda Sulsel, Jalan A.P. Pettarani No. 47, Makassar, Rabu (7/10/2026).
Dalam aksi tersebut, FK-GARDA menyoroti sejumlah persoalan yang mereka duga terjadi di lingkungan Satlantas Polrestabes Makassar dan Satlantas Polres Maros. Persoalan yang disoroti antara lain dugaan praktik pungutan liar (pungli), pembayaran yang disebut tidak sesuai dengan ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta dugaan ketidakkonsistenan dalam penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016.
Selain itu, FK-GARDA juga menyoroti dugaan pungli dalam proses penanganan pelanggaran lalu lintas, termasuk pelayanan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM).
Melalui pernyataan sikap yang ditujukan kepada Dirlantas Polda Sulsel, FK-GARDA meminta seluruh dugaan tersebut diperiksa secara objektif, transparan, dan sesuai dengan mekanisme hukum serta pengawasan internal yang berlaku.
“Kami meminta adanya pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran yang diduga terlibat. Penegakan hukum harus berjalan secara transparan, profesional, dan tidak boleh membuka ruang bagi praktik pungli,” demikian sikap FK-GARDA dalam surat pernyataannya.
Bawa Grand Issue Pencopotan Kasatlantas
Dalam aksi tersebut, FK-GARDA juga membawa grand issue berupa tuntutan pencopotan Kasatlantas Polrestabes Makassar dan Kasatlantas Polres Maros apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penanganan terhadap dugaan pungli.
Grand issue yang dibawa dalam aksi tersebut berbunyi:
“COPOT KASATLANTAS POLRESTABES MAKASSAR DAN POLRES MAROS, KARENA DIDUGA TIDAK MAMPU MENANGANI PUNGLI, SERTA PERIKSA DAN EVALUASI SELURUH JAJARANNYA.”
FK-GARDA menegaskan, tuntutan tersebut merupakan bentuk dorongan kepada institusi kepolisian untuk melakukan evaluasi dan memastikan pelayanan lalu lintas berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan FK-GARDA, yakni:
- Memberantas dugaan praktik pungli di tubuh Satlantas Polrestabes Makassar dan Satlantas Polres Maros.
- Mengevaluasi dan mempertimbangkan pencopotan Kasatlantas apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti terdapat kelalaian atau kegagalan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Satlantas Polrestabes Makassar dan Satlantas Polres Maros.
- Meminta Kapolrestabes Makassar, Kapolres Maros, dan Dirlantas Polda Sulsel turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan.
- Menegakkan supremasi hukum secara profesional, transparan, objektif, dan berkeadilan.
FK-GARDA Minta Dugaan Pelanggaran Diperiksa Terbuka
Jenderal Lapangan FK-GARDA, Fernando, mengatakan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan dan tindak lanjut dari institusi terkait.
“Kami meminta Dirlantas Polda Sulsel tidak menutup mata terhadap setiap laporan dan dugaan yang disampaikan masyarakat. Jika memang ada pelanggaran, proses sesuai hukum. Jika tidak terbukti, sampaikan hasil pemeriksaannya secara terbuka. Yang kami dorong adalah transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pelayanan kepolisian,” tegas Fernando.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian harus dibangun melalui pelayanan yang bersih dan transparan, serta penegakan hukum yang tidak tebang pilih.
“Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Setiap dugaan harus diperiksa secara objektif. Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab apabila terbukti,” tutup Fernando.
FK-GARDA menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk vonis terhadap individu atau pihak tertentu. Mereka meminta seluruh dugaan yang disampaikan terlebih dahulu diperiksa melalui mekanisme hukum dan pengawasan internal yang berlaku.
Hasil pemeriksaan tersebut, menurut FK-GARDA, diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada publik sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, dan profesionalitas jajaran kepolisian lalu lintas di Sulawesi Selatan.
