Ketika Ruang Aman Dipertanyakan: Membaca Data, Relasi Kuasa dan Krisis Perlindungan Perempuan dan Anak di Mamuju

Oleh : Sakinah

Pengurus Cabang Fatayat NU Kabupaten Mamuju

Newskata.media— Sejauh mana perempuan dan anak di Kabupaten Mamuju benar-benar merasa aman, baik di dalam rumah maupun ketika berada di ruang publik? Pertanyaan ini patut direnungkan ketika berbagai pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak terus muncul. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, bahkan lingkungan kerja yang seharusnya memberikan perlindungan, justru dapat menjadi ruang terjadinya kekerasan.

Pada 1 November 2026, publik kembali dikejutkan oleh pemberitaan dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Seorang pria berinisial R (40) ditangkap polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur hingga korban diberitakan hamil. https://sulbar.tribunnews.com/mamuju/84863/ayah-tiri-di-kalukku-mamuju-setubuhi-anak-hingga-hamil-polisi-juga-temukan-sabu-di-kamar-pelaku

Kasus tersebut bukan sekadar peristiwa kriminal yang selesai dibicarakan setelah pelaku ditangkap. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni bagaimana seorang anak dapat mengalami kekerasan di lingkungan yang semestinya memberikan rasa aman dan perlindungan. Situasi ini mengingatkan kita bahwa kedekatan keluarga tidak selalu menjamin keselamatan anak. Bahkan, relasi yang seharusnya dibangun atas dasar kasih sayang dan tanggung jawab dapat disalahgunakan menjadi ruang dominasi dan kekerasan.

Persoalan serupa juga terjadi di ruang publik. Pada 29 Oktober 2026, seorang pekerja perempuan yang juga merupakan kader organisasi perempuan dilaporkan mengalami dugaan pelecehan seksual saat bekerja pada giliran malam di salah satu tempat usaha di Mamuju. Kasus tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian dan mendapat pendampingan dari Korps PMII Putri (KOPRI) PKC Sulawesi Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan perempuan tidak hanya berkaitan dengan lingkungan keluarga, tetapi juga menyangkut perlindungan di tempat kerja.

Membaca Angka, Memahami Persoalan

Persoalan ini semakin penting ketika kita melihat data penanganan kasus. Pada 3 Agustus 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Mamuju dilaporkan telah menangani 56 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2026. Angka tersebut merupakan jumlah keseluruhan kasus kekerasan akan tetapi bukan hanya kasus kekerasan seksual. Dalam pemberitaan tersebut, kekerasan seksual dan pelecehan terhadap anak disebut sebagai jenis kasus yang dominan. https://rri.co.id/mamuju/regional/2623500/sebanyak-56-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-mamuju-sepanjang-tahun-2026?utm

Namun, angka tersebut perlu dibaca secara hati-hati. DP3A Mamuju juga menyampaikan bahwa meningkatnya laporan dapat menunjukkan masyarakat mulai lebih berani melaporkan kasus kekerasan. Artinya, bertambahnya jumlah kasus yang tercatat tidak serta-merta membuktikan bahwa angka kejadian kekerasan meningkat. Bisa jadi, selama ini banyak korban yang memilih diam karena takut, malu, mendapat tekanan atau tidak mengetahui ke mana harus mencari pertolongan. RRI, 3 Agustus 2026.

Di sinilah kita perlu membedakan antara kasus yang terjadi dan kasus yang berhasil terungkap. Data penanganan lembaga belum tentu menggambarkan keseluruhan persoalan di masyarakat. Di balik setiap laporan, ada pengalaman korban yang tidak selalu mudah diceritakan. Karena itu, angka bukan hanya statistik administratif, melainkan pengingat bahwa perlindungan dan keberanian untuk melapor harus berjalan beriringan.

Kekerasan dan Relasi Kuasa

Untuk memahami persoalan ini lebih jauh, kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak cukup dilihat sebagai tindakan individu semata. Kita juga perlu membaca relasi kuasa yang memungkinkan kekerasan terjadi.

Mansour Fakih, dalam bukunya yang berjudul Analisis Gender dan Transformasi Sosial, mengajak pembaca memahami bahwa ketidakadilan gender terbentuk dan dipelihara melalui konstruksi sosial. Ketimpangan tersebut dapat hadir dalam berbagai bentuk, seperti subordinasi, stereotip, marginalisasi, beban kerja, hingga kekerasan. Perspektif ini membantu kita melihat bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa yang menempatkan perempuan dalam posisi rentan.

Sementara itu, pemikiran Simone de Beauvoir dalam The Second Sex mengajak kita memahami bagaimana perempuan kerap ditempatkan dalam posisi yang tidak setara dalam struktur sosial. Perspektif ini relevan untuk melihat bahwa kekerasan bukan hanya persoalan tindakan fisik atau seksual, tetapi juga berkaitan dengan kuasa, kontrol dan posisi rentan seseorang dalam suatu relasi.

Pada anak, ketimpangan tersebut semakin kompleks karena mereka memiliki keterbatasan untuk melindungi diri, mengambil keputusan dan melawan orang dewasa yang memiliki otoritas atas kehidupannya. Sementara bagi perempuan, ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, ancaman dan budaya menyalahkan korban dapat menjadi hambatan untuk mencari pertolongan. Karena itu, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya mengapa korban tidak melapor, tetapi juga apakah lingkungan sekitarnya telah menyediakan ruang yang aman bagi korban untuk berbicara dan mendapatkan perlindungan.

Kita perlu berhenti menempatkan tanggung jawab pencegahan kekerasan hanya pada perempuan dan anak melalui imbauan untuk berhati-hati. Pendidikan tentang batas tubuh, keberanian mengatakan tidak dan mengenali perilaku yang tidak pantas memang penting. Namun, hal tersebut tidak boleh mengalihkan tanggung jawab dari pelaku maupun lembaga yang berkewajiban menjamin keselamatan.

Memperkuat Kolaborasi dalam Perlindungan Perempuan dan Anak

Berbagai upaya perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, media, serta lingkungan keluarga memiliki peran yang saling melengkapi. Pemerintah daerah melalui DP3A bersama aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, organisasi masyarakat dan lingkungan keluarga perlu memperkuat kerja sama. Korban harus memperoleh akses terhadap layanan pengaduan yang mudah dijangkau, pendampingan psikologis, bantuan hukum, layanan kesehatan, serta tempat perlindungan apabila berada dalam situasi tidak aman. Di lingkungan kerja, mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi pekerja perempuan juga perlu dipastikan berjalan.

Perhatian terhadap perlindungan ini juga harus mencakup perempuan dan anak penyandang disabilitas. Mereka dapat menghadapi hambatan tambahan dalam mengakses informasi, menyampaikan pengalaman kekerasan, maupun menjangkau layanan pengaduan. Oleh karena itu, diperlukan fasilitas yang aksesibel, mekanisme pelaporan yang inklusif, serta pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Jangan sampai kondisi disabilitas menjadi alasan bagi seseorang untuk mengalami diskriminasi atau kesulitan memperoleh perlindungan. Setiap perempuan dan anak, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk hidup aman, bebas dari kekerasan dan memperoleh keadilan.

Selain itu, pendidikan mengenai kesetaraan gender dan perlindungan anak perlu dibangun sejak dini dengan pendekatan yang sesuai usia. Masyarakat juga perlu didorong untuk tidak menyalahkan korban, menyebarkan identitas korban, atau menganggap kekerasan sebagai urusan internal keluarga. Dukungan terhadap korban tidak hanya diwujudkan melalui pendampingan ketika kasus terjadi, tetapi juga melalui upaya pemulihan, pemenuhan hak-hak korban dan pencegahan agar kekerasan serupa tidak terulang.

Membangun perlindungan yang kuat membutuhkan kerja bersama yang berkesinambungan. Setiap pihak memiliki ruang dan tanggung jawab untuk berkontribusi, sehingga perempuan dan anak tidak hanya memperoleh perhatian ketika menjadi korban, tetapi juga mendapatkan jaminan keamanan dalam kehidupan sehari-hari.