Makassar Darurat Tawuran, GPN Sulsel Pertanyakan Langkah Preventif Kapolda
Newskata.Media, Makassar — Maraknya aksi tawuran antarkelompok pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kembali menuai sorotan. Selain menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil dalam sejumlah peristiwa, konflik jalanan tersebut juga semakin mengganggu rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Sulawesi Selatan menyoroti langkah aparat kepolisian, khususnya Kapolda Sulawesi Selatan, yang dinilai perlu dievaluasi dalam upaya mencegah dan menekan maraknya aksi kekerasan tersebut.
Ketua GPN Sulsel, Fajar Hidayat Asbar, mengaku prihatin sekaligus kecewa melihat kondisi keamanan Kota Makassar yang belakangan diwarnai aksi tawuran antarkelompok pemuda.
Menurutnya, masyarakat seharusnya dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman tanpa dihantui kekhawatiran menjadi korban salah sasaran akibat konflik jalanan.
Ia pun mempertanyakan sejauh mana fungsi koordinasi dan langkah konkret Forkopimda dalam merespons situasi keamanan yang dinilai semakin memprihatinkan.
“Forkopimda nampaknya tidak melihat ini sebagai persoalan serius. Harusnya sudah ada langkah preventif sejak pagi sampai sore hari sebelum memasuki malam,” ungkap Fajar, Senin (9/11/2026).
Sorotan tersebut kembali menguat setelah aksi tawuran antarkelompok pemuda dilaporkan terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, pada Senin malam (9/11/2026).
Peristiwa itu menambah perhatian terhadap persoalan konflik jalanan di Makassar yang membutuhkan pengawasan lebih intensif dari aparat keamanan dan pemerintah daerah.
Fajar menilai, penanganan persoalan tawuran tidak cukup hanya mengandalkan pembubaran massa ketika bentrokan sudah terjadi. Diperlukan langkah pencegahan, pemetaan wilayah rawan, peningkatan patroli, serta koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi potensi bentrokan sejak dini.
Selain Forkopimda, GPN Sulsel juga menyayangkan respons aparat kepolisian, khususnya jajaran Polrestabes Makassar dan Polda Sulawesi Selatan, yang dinilai belum mampu memberikan rasa aman secara optimal kepada masyarakat.
“Miris dan kecewa atas lambannya penanganan Kapolrestabes dan Kapolda Sulsel. Padahal, Kapolri mengusung ‘Polisi Bersama Masyarakat’, tetapi di Makassar masyarakat merasa tidak mendapatkan perlindungan oleh polisi karena maraknya perang kelompok. Kasihan orang yang pulang bekerja yang kena salah sasaran,” ujarnya.
Menurut Fajar, sejumlah langkah yang telah dilakukan Kapolda Sulawesi Selatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dinilai belum membuahkan hasil signifikan dalam menekan aksi tawuran antarkelompok pemuda di Kota Makassar.
Salah satu langkah yang turut menjadi sorotannya adalah penyelenggaraan lomba paintball sebagai upaya meredam potensi tawuran antarkelompok pemuda.
Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengarahkan aktivitas pemuda ke kegiatan positif. Namun, lomba paintball bukan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan tawuran yang terus berulang di Kota Makassar.
Fajar berpandangan, persoalan konflik antarkelompok pemuda membutuhkan penanganan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya melalui kegiatan perlombaan, tetapi harus dibarengi dengan penguatan patroli keamanan, pemetaan titik rawan konflik, deteksi dini, pembinaan kelompok pemuda, serta penegakan hukum terhadap pelaku tawuran.
Lebih lanjut, Fajar meminta Kapolda Sulawesi Selatan dan Kapolrestabes Makassar untuk memperkuat koordinasi serta memaksimalkan upaya pengamanan, khususnya di kawasan yang kerap menjadi lokasi bentrokan.
“Sudah seharusnya Kapolda Sulsel dan Kapolrestabes Makassar bekerja sama secara maksimal untuk melakukan langkah preventif. Slogan Kapolri sangat jelas, polisi bersama masyarakat. Tetapi, pekerja yang pulang larut malam tidak merasa aman,” ucapnya.
GPN Sulsel pun mendesak Forkopimda bersama kepolisian untuk segera mengambil langkah konkret, mulai dari meningkatkan patroli di kawasan rawan tawuran, memperkuat deteksi dini, hingga melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.
Fajar berharap pemerintah daerah dan aparat keamanan tidak menunggu jatuhnya korban berikutnya untuk menjadikan persoalan tawuran sebagai prioritas penanganan.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dan aparat dalam menjaga keamanan. Makassar harus kembali menjadi kota yang aman bagi seluruh warganya,” tutupnya.
