Oleh: Aditya Rahman, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
Newskata.com – Di sekeliling wilayah Makassar Utara membentang lautan yang seolah tak pernah habis menjanjikan kehidupan. Dari laut itulah para nelayan menggantungkan harapan, sementara para pedagang ikan setiap hari berkumpul untuk menjajakan hasil tangkapan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, di balik kehidupan pesisir yang begitu dekat dengan laut, tersimpan sebuah ironi yang sulit diabaikan. Masyarakat yang tinggal di kawasan yang dikelilingi laut justru masih kesulitan mendapatkan air bersih.
Sungguh sebuah paradoks ketika lautan terbentang sejauh mata memandang, tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan paling mendasar manusia akan air bersih. Air bukan sekadar kebutuhan tambahan. Air merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari, mulai dari mandi, mencuci, memasak, membersihkan rumah, hingga memenuhi berbagai kebutuhan dasar keluarga. Di sinilah letak ironi itu: laut ada di depan mata, tetapi air bersih justru langka.
Di Makassar Utara, persoalan ini bukanlah masalah baru. Ia merupakan luka lama yang hingga hari ini belum benar-benar selesai. Luka itu bernama kesenjangan infrastruktur dan pelayanan dasar. Persoalan distribusi air bersih melalui jaringan perpipaan masih menjadi salah satu tantangan yang dirasakan masyarakat. Jalur distribusi utama belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara merata. Di sejumlah kawasan, jaringan pipa mungkin telah tersedia, tetapi air yang dinantikan warga justru belum mengalir sebagaimana mestinya. Pipa ada, tetapi air membisu.
Akibat kesenjangan layanan tersebut, masyarakat terpaksa mencari berbagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mobil tangki menjadi salah satu pilihan, meskipun kedatangannya terbatas, sementara depot air isi ulang harus beroperasi hampir tanpa henti untuk memenuhi kebutuhan warga. Semua itu memang membantu, tetapi pada saat yang sama juga menambah beban ekonomi masyarakat. Air bersih yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar akhirnya harus dibeli dengan uang. Harga air di depot pun bervariasi, tergantung kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Bagi keluarga dengan penghasilan terbatas, pengeluaran tersebut tentu bukan perkara ringan. Uang yang seharusnya dapat digunakan untuk membeli beras, lauk-pauk, memenuhi kebutuhan pendidikan anak, atau kebutuhan rumah tangga lainnya, harus dialihkan untuk mendapatkan air.
Air yang seharusnya menjadi hak dasar perlahan berubah menjadi komoditas yang harus diperjuangkan dengan kemampuan ekonomi. Ironi semakin terasa ketika masyarakat yang hidup di wilayah pesisir—yang setiap hari melihat laut di hadapan mereka—justru harus mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya untuk mendapatkan air yang layak digunakan. Mereka harus membeli, mengantre, mengangkut, dan berhemat. Dengan kondisi tersebut, persoalan air bersih di Makassar Utara tidak lagi sekadar berbicara mengenai ada atau tidak adanya air. Persoalan ini menyentuh sesuatu yang jauh lebih mendasar, yakni keadilan dalam pelayanan publik.
Jika pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata, seharusnya tidak ada wilayah yang terus-menerus tertinggal dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Wilayah padat penduduk semestinya menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan jaringan air bersih. Sebab, semakin banyak masyarakat yang bergantung pada sebuah sistem pelayanan, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk memastikan sistem tersebut benar-benar berfungsi. Pemerintah tidak boleh hanya hadir dalam bentuk kebijakan di atas kertas. Kehadirannya harus dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk ketika seorang ibu membutuhkan air untuk memasak, seorang anak membutuhkan air untuk mandi sebelum berangkat sekolah, sebuah keluarga membutuhkan air untuk mencuci pakaian, atau ketika seorang warga hanya ingin menjalani kehidupan normal tanpa harus memikirkan dari mana air untuk esok hari akan diperoleh.
Karena itu, krisis air bersih di Makassar Utara tidak cukup jika hanya dipandang sebagai persoalan teknis distribusi. Ia juga merupakan persoalan tentang keadilan pembangunan, keberpihakan kebijakan, dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Krisis ini bukan semata-mata persoalan alam. Dalam banyak hal, ia juga merupakan konsekuensi dari pilihan kebijakan dan prioritas pembangunan. Ketika jaringan perpipaan belum mampu menjangkau kebutuhan warga secara merata, masyarakat akhirnya dipaksa bertahan dengan cara mereka sendiri: membeli, mengantre, berhemat, mengangkut air, dan mengorbankan kebutuhan lainnya.
Laut ada di depan mata, tetapi untuk mandi saja harus menghitung uang. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana. Namun, di baliknya terdapat gambaran kehidupan masyarakat yang harus menghadapi persoalan air bersih dari hari ke hari. Sebab, krisis air tidak hanya berbicara tentang keran yang tidak mengalir. Krisis air dapat memengaruhi dapur rumah tangga, kesehatan, pendidikan, produktivitas, bahkan martabat manusia.
Luka itu memiliki banyak wajah. Ada dapur yang seharusnya mengepulkan asap karena masakan, tetapi terkendala karena tidak memiliki cukup air. Ada anak yang harus membantu orang tuanya mengangkut air, ketika seharusnya ia dapat mempersiapkan diri untuk bersekolah. Ada keluarga yang harus mengurangi penggunaan air untuk mandi, mencuci, dan membersihkan rumah. Ada pula warga yang terpaksa menggunakan sumber air dengan kualitas yang belum tentu layak karena tidak memiliki pilihan lain.
Pada titik tertentu, persoalan ini seharusnya menjadi pertanyaan bersama: Sampai kapan masyarakat pesisir harus hidup berdampingan dengan laut, tetapi tetap kesulitan mendapatkan air bersih? Dan pertanyaan yang lebih penting: Kapan pembangunan benar-benar hadir berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan sekadar berdasarkan peta dan angka?
Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari gedung-gedung yang berdiri, jalan yang dibangun, atau kawasan yang semakin berkembang. Pembangunan juga harus diukur dari hal-hal sederhana yang menentukan kualitas kehidupan manusia. Apakah air mengalir di rumah warga? Apakah masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang layak? Apakah seorang ibu dapat memasak tanpa harus memikirkan harga air? Apakah seorang anak dapat bersekolah tanpa harus membantu keluarganya mencari air? Jika jawabannya masih belum, maka pekerjaan rumah pembangunan masih jauh dari selesai.
Sebab, kemajuan sebuah kota tidak seharusnya hanya terlihat dari pusat kotanya. Kemajuan juga harus terasa di wilayah pesisir, di kampung-kampung padat penduduk, dan di rumah-rumah masyarakat yang selama ini mungkin jarang terdengar suaranya. Makassar Utara tidak kekurangan laut. Yang masih menjadi persoalan adalah bagaimana memastikan masyarakatnya mendapatkan air bersih sebagai kebutuhan dasar dan hak yang semestinya mereka nikmati.
Selama komitmen untuk menghadirkan pelayanan air bersih belum benar-benar berpihak kepada wilayah tersebut, luka ini akan terus menganga. Dan selama luka itu belum disembuhkan, pertanyaan ini akan terus mengendap di tengah masyarakat: Bagaimana mungkin kita berbicara tentang kota yang maju jika sebagian warganya masih harus berjuang hanya untuk mendapatkan air?
Laut tetap membentang luas. Nelayan tetap melaut. Pedagang ikan tetap berjualan. Kehidupan tetap berjalan. Tetapi di balik semua itu, ada warga yang setiap hari masih menunggu air mengalir dari keran rumahnya.
Sebab, pada akhirnya, air bersih bukan kemewahan. Ia adalah kebutuhan dasar manusia. Dan memastikan kebutuhan dasar itu terpenuhi bukanlah kemurahan hati pemerintah, melainkan bagian dari tanggung jawab pelayanan kepada rakyat.
Makassar Utara tidak kekurangan laut.
Yang masih kurang adalah air bersih—dan keberpihakan yang benar-benar terasa sampai ke rumah-rumah warga.