Penggunaan dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) kembali diterpa isu miring. Kali ini terjadi dalam ruang lingkup SDN tallo tua 69 Kota Makassar.
Pasalnya dana operasional sekolah disinyalir dipergunakan untuk kepentingan diluar operasional sekolah, berdasarkan pengakuan telanjang oknum bendahara dan eks kepala sekolah dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.
Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) TA 2025 membongkar modus belanja fiktif, laptop, mabel, alat tulis kantor dan juga gaji pegawai tidak aktif sehingga statusnya menjadi belanja manipulatif.
Informasi lebih krusial yang dihimpun mengungkapkan kejanggalan yang jauh lebih dalam. Oknum bendahara lama diduga masih aktif bekerja dan bertugas dilingkungan sekolah tersebut.
Kondisi ini dinilai mencederai rasa keadilan publik dikota makassar. Pembiaran oknum yang terkonfirmasi melakukan kecurangan sistematis berupa rekayasa buku kas umum (ARKAS) beresiko tinggi membuka celah terjadinya penghilangan barang bukti administrasi penting.
Alih-alih menunjukan komitmen bersih-bersih, pimpinan baru sekolah justru memperlihatkan sikap tertutup dan mengaburkan semangat akuntabilitas publik.
Saat tim media melakukan upaya langsung mempertanyakan langkah penyelesaian temuan kas negara, Kepala sekolah baru SDN tallo tua 69 memilih untuk tidak merespon atau bungkam.
Sikap menutup diri kepala sekolah baru ini diduga ada upaya pembiaran kejahatan dalam ruang lingkup sekolah.
Kepala sekolah baru harusnya memikul tanggungjawab administrasi dan moral hukum mengeksekusi rekomendasi berupa pengembalian dana pendidikan secara utuh serta membersihkan seluruh oknum yang terlibat dalam ruang lingkup sekolah.
Hingga berita ini diturunkan, jurnalis masih berupaya mengejar konfirmasi resmi dari Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Inspektorat Daerah. Publik kini menunggu ketegasan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membongkar mengapa lingkaran oknum penyimpangan anggaran di SDN tallo tua 69 terkesan dilindungi dan belum mendapatkan sanksi pemecatan secara tegas.
