Makassar_ Praktik penggalangan dana berkedok kenyamanan belajar di SMAN 9 Makassar menuai polemik. Berdasarkan data dan laporan yang dihimpun kondisi dilapangan menunjukan adanya skema penarikan dana yang terstruktur. Orang tua siswa diminta membayar uang pengadaan fasilitas ruangan dengan nominal variatif berkisar Rp 250.000 hingga Rp 350.000 per siswa. Ruang kelas yang telah dipasangi AC kembali dibebankan biaya operasional listrik sebesar Rp 20.000 per orang setiap bulannya. Selain uang AC dan listrik bulanan, siswa juga membayar uang iuran harian sebesar Rp1000.
Kondisi ini memicu keresahan. Wali murid yang tergolong kurang mampu mengaku keberatan, namun terpaksa membayar demi menjaga kondisi psikologis anak agar tidak minder disekolah. Akibat kebijakan ini terjadi ketimpangan dimana sebagian ruang kelas SMAN 9 Makassar difasilitasi AC , sementara diruangan lainnya tidak mendapatkan fasilitas yang sama.
Merespon tudingan tersebut Kepala UPT SMA 9 Makassar, Dr.H. Muh. Asrar, M.pd.I, sempat melayangkan surat hak jawab dan klarifikasi tertulis. Pihak sekolah dengan tegas membantah adanya pungutan liar.
“Pihak sekolah tidak pernah melakukan pungutan, menetapkan biaya, membebani ataupun memaksa orang tua/wali murid untuk membiayai pengadaan fasilitas pendingin ruangan (AC) sebagimana dituduhkan. Tulis Muh Asrar dalam surat resminya”.
Pihak sekolah berdalih bahwa pengadaan tersebut murni inisiatif, musyawarah dan kesepakatan mandiri yang diatur oleh forum orang tua murid dikelas masing-masing demi kenyamanan belajar dengan dasar hukum UU Sisdiknas No 20 thn 2003 serta Permendikbud No 75 thn 2016 tentang komite sekolah.
Namun pihak sekolah disinyalir melakukan salah tafsir yang mendasar. Regulasi Permendikbud 75/2016 secara tegas melarang komite sekolah maupun forum paguyuban kelas bentukan orang tua untuk melakukan pungutan. Penarikan dana yang ditentukan (Rp 250ribu – Rp 350ribu) serta penarikan iuran token listrik Rp 20ribu per bulan dan iuran harian Rp 1000 secara hukum memenuhi unsur pungutan, bukan sumbangan sukarela.
Gedung kelas dan instalasi listrik adalah barang milik negara BMN/BMD. Orang luar (organisasi paguyuban orang tua) tidak bisa menyetor uang sepihak untuk menyedot listrik negara demi kenyamanan golongan tertentu. Mengaku tidak terlibat atas masuknya barang pribadi ke instansi publik adalah pengakuan telanjang atas tindakan Maladministrasi omisi (pembiaran) dan penyalahgunaan wewenang (UU Korupsi No 20/2001). Pihak sekolah memotong aturan demi kelancaran pungutan. Pasal 12 Regulasi Permendikbud melarang keras penarikan dana terstruktur kecuali berbasis asas subsidi silang dan diserahkan ke negara/komite untuk dinikmati seluruh siswa secara merata bukan dipasang eksklusif hanya kelas anak yang membayar.
Kepala sekolah juga menegaskan tidak ada diskriminasi, pengelompokan atau perlakuan berbeda terhadap peserta didik dalam kelas namun pada poin klarifikasi pihak sekolah membenarkan bahwa fasilitas pendingin ruangan diadakan hanya diperuntukan bagi kelas yang orang tua nya secara sadar bersepakat dan mampu secara mandiri. Secara logis dan psikologis membiarkan adannya perbedaan fasilitas ruang kelas dibawah satu atap sekolah negeri adalah bentuk diskriminasi fasilitas pelayanan publik. Pembedaan ini menciptakan sekat sosial yang didasarkan pada kemampuan finansial orang tua murid, yang mencederai prinsip kesetaraan dalam institusi pendidikan publik.
Sekolah negeri memiliki standar sarana dan prasarana yang diatur ketat oleh negara. Fasilitas belajar disekolah negeri tidak boleh ditentukan secara parsial per kelas berdasarkan daya beli.
Guna meluruskan informasi ini, upaya verifikasi langsung telah dilakukan kepada pihak sekolah terkait pembiaran perbedaan fasilitas serta legalitas organisasi paguyuban orang tua menginisiasi pungutan AC dan token listrik diluar sepengetahuan sekolah, namun hingga berita ini diturunkan pihak sekolah memilih bungkam.
Kasus dugaan pungutan berkedok fasilitas mandiri ini kini didorong agar Dinas Pendidikan Sulsel, Ombudsman RI perwakilan Sulsel serta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan investigasi menyeluruh demi menyelamatkan marwah Sekolah Negeri.
