Newskata– Makassar, 28 AGUSTUS 2026 — Persoalan sampah yang lama menjadi duri dalam daging Kota Makassar akhirnya disambar petik kebijakan tegas dari Balai Kota. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menggelar Rapat Koordinasi khusus seluruh Camat di Balai Kota pada Senin (24/8/2026), mengeluarkan ultimatum tak bisa ditawar: benahi validitas data penerima iuran sampah gratis dan tegakkan kepastian jadwal angkut-buang sampah tanpa standar ganda. Langkah ini tak sekadar soal kebersihan—ia menyentuh akar tata kelola, keuangan daerah, dan kepercayaan publik. Dan di tengah riuh kritik yang membanjiri media sosial, suara tegas dan berwibawa dari kalangan pemuda muncul untuk meluruskan pandangan.
AKAR MASALAH: BUKAN SEKADAR ARMADA, TAPI DATA YANG RUSAK
Dalam rapat tersebut, Munafri—atau yang akrab disapa Appi—menegaskan hal yang sering luput dari sorotan publik: kemacetan pengelolaan sampah di Makassar bukan semata masalah kurangnya truk atau tenaga angkut. Yang jauh lebih berbahaya dan mendesak adalah ketidakseragaman data penerima manfaat iuran sampah gratis.
“Paling penting persoalan data yang akurat soal iuran sampah di tiap kecamatan,” tegas Appi. Ia menemukan celah krusial: masih ada kesenjangan pemahaman di tingkat kecamatan maupun kelurahan—siapa yang berhak gratis, berapa tarifnya, hingga pemahaman aturan baru yang belum merata dipahami aparat wilayah. Camat dan Lurah ditegur tegas: jangan asal mengandalkan data administratif semata—termasuk sekadar menumpang data pelanggan listrik—tanpa turun langsung memverifikasi kondisi riil warga.
Saat ini, tak kurang dari 63.000 Kepala Keluarga di Makassar telah menikmati pembebasan iuran sampah—sebuah angka yang berarti Pemerintah Kota menanggung beban subsidi raksasa setiap bulannya. Namun beban sebesar ini harus berjalan di atas landasan yang benar. “Jangan sampai masyarakat mendapat informasi berbeda dari aparat di wilayah,” peringat Appi. “Karena kita tak punya data yang kuat, kita ikut terbawa arus narasi yang salah di tengah masyarakat.”
Kebijakan tarif berlaku jelas untuk periode 2025–2026: pelanggan R1/450 VA dan R1/900 VA subsidi dibebaskan sepenuhnya dari iuran yang dulunya Rp16.000/bulan. Sementara kategori mampu tetap berkontribusi: R1M/900 VA non-subsidi Rp15.000/bulan, R1/1.300 VA Rp20.000/bulan, dan R1/2.200 VA Rp30.000/bulan. Semua harus berjalan dengan satu data, satu aturan, satu suara—tanpa tafsir yang membingungkan warga maupun aparat.
SUARA KERAS DARI PEMUDA: LANGKAH EKSTREM YANG SANGAT BERANI
Di saat riuh kritikan dan serangan bertebaran di linimasa sosial media, Aditya Djohar—pemuda lahir dan tumbuh besar Makassar, sekaligus Ketua AMII Sulawesi Selatan—mengangkat suara yang tajam, jernih, dan berimbang. Ia tak sekadar berkomentar, tetapi menyelami persoalan hingga lapisan terdalam sebelum memberi penilaian.
“Saya sejak masa kampanye melihat janji iuran sampah gratis ini nyaris mustahil direalisasikan,” ungkap Aditya dengan nada tegas. “Kalau dikalikan 63.000 KK dikisaran Rp20.000 per kepala, potensi kehilangan pendapatan daerah tembus Rp1,2 miliar lebih per bulan—belum termasuk biaya gaji petugas angkut, operasional truk, dan pemeliharaan armada. Dari mana biaya itu ditutup? Di tengah pemotongan transfer dari pusat ke daerah yang anjlok 24,7 hingga 24,8 persen, ditambah tekanan inflasi dan iklim ekonomi nasional yang sedang lesu, rasanya langkah ini nyaris tak masuk akal.”
Namun keraguan itu terhapus saat ia turun langsung ke lapangan—memilih Kecamatan Ujung Tanah, Kelurahan Tamalabba sebagai titik uji coba verifikasi mandiri. Dan di sana, ia menemukan kenyataan yang mengubah pandangannya: kebijakan itu nyata dijalankan, warga benar-benar tak lagi membayar iuran sampah.
“Maka saya sebut: langkah ini sangat ekstrim, namun sangat berani,” tegas Aditya, tajam namun berimbang. “Di saat pemerintah daerah justru sedang berjuang keras menambal kebocoran anggaran dan menyesuaikan diri dengan pemangkasan dana pusat, Appi justru tetap menepati janji memberikan keringanan langsung ke rakyat. Itu bukan hal gampang—dan itu patut diapresiasi setinggi-tingginya.”
PESAN TEGAS UNTUK SEMUA: KRITISI YANG SALAH, APRESIASI YANG BENAR
Aditya melanjutkan dengan seruan yang membelah kabut kemarahan di ruang publik: ia melihat serangan tak berimbang yang menghujani Wali Kota di media sosial—dan itu, menurutnya, adalah sikap yang tidak rasional dan tidak membangun.
“Kita lihat di linimasa: serangan, hujatan, kritikan tanpa henti seakan tak ada satu hal baik yang dilakukan. Padahal logika sederhana: kalau ada kebijakan yang nyata-nyata meringankan beban rakyat—terutama warga kurang mampu—mengapa justru diserang habis-habisan?” tanyanya tajam. “Sebagai pemuda, kita harus kritis—ya. Kritis terhadap kebijakan yang keliru, yang merugikan rakyat, yang menyimpang dari janji. Tapi jika kebijakan itu terbukti baik, terbukti menyentuh langsung kepentingan masyarakat banyak, maka di situlah kita harus berdiri bersama dan memberi dukungan.”
Ia pun menutup dengan seruan yang menggema ke seluruh penjuru kota:
“Mari kita jadi masyarakat yang rasional. Pemuda Makassar harus berjiwa progresif: tegakkan lurus, luruskan yang bengkok. Kritik kesalahan sekeras-kerasnya, tapi puji kebaikan seluas-luasnya—bukan membalas kebaikan dengan serangan buta. Kita lahir dan besar di kota ini, mari kita bangun dengan akal sehat dan kebersamaan, bukan dengan saling merobohkan.”
CATATAN PENUTUP
Ultimatum Munafri Arifuddin kepada seluruh Camat dan Lurah Makassar adalah momen penting: ia menegaskan bahwa subsidi besar tak boleh berjalan di atas data yang rapuh, dan kebijakan populis harus disertai tata kelola yang ketat agar tak bocor di tengah jalan. Dan suara Aditya Djohar mengingatkan satu hal mendasar: menilai pemimpin tak boleh hanya dari kaca mata kemarahan atau kepentingan sesaat—tapi dari bukti nyata di lapangan, dan keberanian menepati janji di tengah badang tantangan yang paling berat sekalipun.