TNI Diberi Ruang di Kampus, Organisasi Ekstra Dipersoalkan: PMII RADAKSI Soroti Kebijakan UIN Alauddin Makassar
Newskata.com, Makassar — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Dakwah dan Komunikasi (RADAKSI) Cabang Gowa menyoroti sejumlah peristiwa yang terjadi selama pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar tahun 2026.
PMII RADAKSI mempertanyakan kehadiran unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kegiatan PBAK UIN Alauddin Makassar yang berlangsung pada Senin, 1 September 2026. Menurut mereka, kampus seharusnya tetap menjadi ruang akademik yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, dan otonomi keilmuan.
PMII RADAKSI juga menyoroti adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak kampus dengan dalih membantu menyukseskan pelaksanaan PBAK. Mereka meminta pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai bentuk kerja sama, tujuan keterlibatan TNI, serta sumber dan penggunaan anggaran dalam kegiatan tersebut.
Selain kehadiran TNI, PMII RADAKSI menyoroti peristiwa ketika sejumlah mahasiswa membentangkan selebaran bertuliskan “Tolak Militer Masuk Kampus” dalam rangkaian kegiatan PBAK.
Menurut keterangan PMII RADAKSI, aksi tersebut tidak berlangsung lama. Sejumlah mahasiswa yang membentangkan selebaran disebut mendapat tindakan dari petugas keamanan kampus. Mereka juga mengaku adanya ucapan bernada ancaman berupa Drop Out (DO) yang diduga dilontarkan oleh pihak birokrasi kepada mahasiswa.
PMII menilai peristiwa tersebut perlu mendapat perhatian serius karena kampus seharusnya menjadi ruang yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pandangan dan kritik secara bertanggung jawab.
Lapak Baca PMII Dipersoalkan
Sorotan serupa kembali terjadi dalam pelaksanaan PBAK Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada Kamis, 3 September 2026.
PMII Rayon Dakwah dan Komunikasi Cabang Gowa menggelar Lapak Baca di pelataran Masjid Agung Alauddin Makassar, yang menjadi salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan PBAK Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
Dalam kegiatan tersebut, kader PMII memasang bendera organisasi berukuran besar. Namun, menurut PMII RADAKSI, tidak lama kemudian petugas keamanan kampus mendatangi lokasi dan meminta agar bendera tersebut dicopot.
Kader PMII yang berada di lokasi menolak permintaan tersebut. PMII menyebut petugas keamanan kampus beberapa kali kembali mendatangi Lapak Baca hingga Komandan Satpam Kampus turun langsung ke lokasi dan meminta kegiatan tersebut dihentikan.
Peristiwa tersebut kemudian menjadi sorotan PMII RADAKSI. Mereka mempertanyakan adanya perbedaan perlakuan terhadap kehadiran unsur TNI dalam kegiatan kampus dan aktivitas organisasi mahasiswa eksternal yang justru dipersoalkan.
Kampus Dinilai Harus Menjadi Ruang Bebas Berpikir
Ketua PMII Rayon Dakwah dan Komunikasi Cabang Gowa, Ahmad Syaukani, mengajak seluruh mahasiswa UIN Alauddin Makassar, khususnya anggota dan kader PMII RADAKSI, untuk tidak bersikap apatis terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan kampus.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk tetap kritis dan berani menyampaikan pendapat terhadap berbagai kebijakan yang dianggap perlu dikoreksi.
“Saya mengajak kepada seluruh mahasiswa UINAM, khususnya anggota dan kader PMII RADAKSI, untuk menyuarakan pendapatnya dan menolak aparatur militer masuk ke ranah sipil, apalagi masuk ke dalam ranah kampus. Karena apabila kita terus berdiam diri, maka kita akan terus melahirkan generasi mahasiswa yang apatis terhadap realitas yang terjadi di sekitarnya,” ujar Ahmad Syaukani.
Ia menilai, apabila budaya apatis terus berkembang di kalangan mahasiswa, maka ruang kontrol terhadap kebijakan birokrasi kampus maupun pemerintah akan semakin melemah.
Sementara itu, Ketua Bidang Aksi dan Advokasi PMII RADAKSI, Ahmad Alwi Anhar, menilai sejumlah peristiwa tersebut menjadi perhatian serius terhadap kondisi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat dan melakukan aktivitas di lingkungan kampus.
“Dari kejadian tersebut, kita dapat melihat bahwa mahasiswa hari ini menghadapi ruang yang semakin terbatas untuk menyampaikan pendapat dan melakukan aktivitas kritis. Kondisi seperti ini mengingatkan kita pada berbagai pembatasan terhadap gerakan mahasiswa yang pernah terjadi pada masa lalu,” kata Ahmad Alwi Anhar.
Menurutnya, sejarah gerakan mahasiswa harus menjadi pelajaran agar kampus tidak kehilangan fungsinya sebagai ruang diskusi, kebebasan berpikir, dan pertukaran gagasan.
PMII RADAKSI Nyatakan Empat Sikap
Atas sejumlah peristiwa tersebut, PMII Rayon Dakwah dan Komunikasi Cabang Gowa menyatakan empat sikap sebagai berikut:
- Menolak masuknya unsur militer ke dalam ranah kampus yang dinilai berpotensi mengganggu independensi dan kebebasan ruang akademik.
- Mendesak birokrasi kampus agar tidak melontarkan ancaman Drop Out (DO) kepada mahasiswa yang menyampaikan pendapat dan kritik secara bertanggung jawab.
- Menolak pembatasan terhadap aktivitas organisasi mahasiswa eksternal di lingkungan kampus, khususnya kegiatan yang bersifat edukatif, diskusi, literasi, dan pengembangan kapasitas mahasiswa.
- Mendesak birokrasi UIN Alauddin Makassar untuk mengevaluasi aturan terkait larangan organisasi eksternal berkegiatan di dalam lingkungan kampus serta membuka ruang dialog dengan seluruh elemen mahasiswa.
PMII RADAKSI menegaskan bahwa kampus seharusnya menjadi ruang yang aman bagi mahasiswa untuk membaca, berdiskusi, berorganisasi, menyampaikan kritik, serta mengembangkan gagasan secara bebas dan bertanggung jawab.
Mereka juga meminta pihak UIN Alauddin Makassar memberikan klarifikasi terkait kehadiran unsur TNI dalam kegiatan PBAK, dugaan intimidasi terhadap mahasiswa, serta kebijakan kampus mengenai aktivitas organisasi mahasiswa eksternal.