Newskata.com, Makassar – Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah (DPP ICATT) menggelar Sarasehan Pondok Pesantren Regional Sulawesi yang akan berlangsung pada 22–23 Agustus 2026 di Hotel Claro Makassar.
Mengusung tema “Transformasi Pesantren Menuju Indonesia Emas 2045: Memperkuat Tata Kelola, Perlindungan Santri, Ketahanan Ideologi, Kemandirian Ekonomi, dan Transformasi Digital,” kegiatan ini diharapkan menjadi forum strategis dalam merumuskan arah penguatan pesantren di Indonesia, khususnya di kawasan Sulawesi.
Sekretaris PW Muslimat NU Sulsel, Hj. Mardyawati Yunus, mengatakan kolaborasi tersebut berawal dari gagasan DPP ICATT yang dinilai sejalan dengan visi dan program kerja Muslimat NU, khususnya di bidang pendidikan, kemasyarakatan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak.
“Program yang ditawarkan ICATT sangat selaras dengan visi Muslimat NU yang ingin melihat penyelenggaraan pendidikan di pesantren semakin baik. Kami memiliki bidang khusus yang menangani pendidikan dan kemasyarakatan sehingga sangat tertarik untuk berkolaborasi,” ujarnya, Jumat (3/7/2026).
Menurut Mardyawati, panitia juga mengupayakan kehadiran Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, sebagai Keynote Speaker. Kehadirannya dinilai penting mengingat isu perlindungan anak dan pencegahan kekerasan menjadi salah satu fokus utama kegiatan.
Ia menambahkan, Ketua PW Muslimat NU Sulsel, Prof. Hj. A. Majdah M. Zain Muhyiddin, selama ini juga memiliki perhatian besar terhadap isu perlindungan perempuan dan anak sehingga kolaborasi tersebut dinilai sangat relevan.
“Melalui kerja sama ini kami berharap dapat menghadirkan Menteri PPPA sekaligus Ketua PP Muslimat NU agar isu perlindungan anak di lingkungan pesantren menjadi perhatian bersama,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPP ICATT, H. Mallingkai Ilyas, menyampaikan bahwa sarasehan ditargetkan diikuti sekitar 200 peserta dari berbagai kalangan, dengan kemungkinan jumlah peserta bertambah seiring tingginya antusiasme masyarakat.
Menurutnya, forum tersebut digelar sebagai respons atas berbagai tantangan yang dihadapi pesantren, khususnya meningkatnya kasus kekerasan terhadap santri dalam beberapa tahun terakhir yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan pesantren.
“Berbagai kasus kekerasan, baik seksual, verbal, maupun fisik, menjadi perhatian serius. Bahkan ada yang berujung pada korban meninggal dunia. Kondisi ini tentu memengaruhi citra pesantren sehingga perlu dicarikan solusi bersama,” ujarnya.
Untuk itu, DPP ICATT akan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan Kementerian Agama, Kementerian PPPA, Bank Indonesia>, pengusaha nasional alumni pesantren, serta pimpinan pondok pesantren yang memiliki praktik baik dalam tata kelola kelembagaan.
Mallingkai menegaskan bahwa forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga bertujuan merumuskan langkah mitigasi, pencegahan, serta sistem perlindungan santri yang berkelanjutan. Di antaranya melalui penguatan program Pesantren Ramah Anak, penyusunan mekanisme pengaduan, hingga standar operasional penanganan kasus kekerasan.
Menurutnya, sekitar 96 persen anggota DPP ICATT merupakan alumni pondok pesantren yang melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi Timur Tengah. Karena itu, ICATT memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk terus berkontribusi memperkuat eksistensi pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Ia menambahkan, pesantren selama ini telah menjadi pilar penting dalam mencetak generasi yang berakhlak, moderat, dan cinta tanah air. Namun, perkembangan zaman menghadirkan tantangan baru, mulai dari penguatan tata kelola kelembagaan, perlindungan santri, transformasi digital, pengembangan ekonomi pesantren, hingga penguatan moderasi beragama dan ketahanan ideologi.
Berbeda dengan seminar pada umumnya, Sarasehan Pondok Pesantren Regional Sulawesi dirancang dalam format policy dialogue yang tidak hanya menghadirkan diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan.
Panitia juga tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menghadirkan narasumber, di antaranya Menteri PPPA RI, Direktur Pesantren Kementerian Agama RI, Direktur Pencegahan BNPT RI, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulsel, pimpinan Bank Indonesia Sulsel, pengusaha nasional alumni pesantren, serta pimpinan pondok pesantren.
Selain sesi panel, kegiatan akan dilengkapi dengan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas tata kelola pesantren, perlindungan santri, penguatan ekonomi umat, transformasi digital, hingga strategi membangun citra positif pesantren di era digital.
Hasil FGD akan dirumuskan menjadi Rekomendasi Sarasehan Pondok Pesantren Regional Sulawesi dan Deklarasi Makassar tentang Transformasi Pesantren 2026, yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai kontribusi pemikiran dalam mendukung penguatan pesantren menuju Indonesia Emas 2045.