MAKASSAR_Bertepatan dengan agenda Rapat Kerja (Raker) antara Komisi III DPR RI dan Kapolri di Jakarta, massa yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) menggelar unjuk rasa lanjutan di depan Mapolda Sulawesi Selatan, Kamis (12/11/2026).
Dalam aksinya, KPPM menyoroti kurangnya jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kota Makassar. Mereka mendesak Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar untuk mengambil langkah antisipatif yang strategis guna mencegah terjadinya kekisruhan lanjutan.
Jenderal Lapangan aksi, M. Rezki Kurniawan, menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus bergerak lebih masif dalam meredam konflik sosial dan kriminalitas jalanan di Makassar.
“Seharusnya aparat penegak hukum mengambil langkah yang lebih masif untuk mencegah terjadinya kekisruhan lanjutan di Kota Makassar. Patroli harus lebih masif, intelijen harus betul-betul mencari akar persoalan, serta personel-personel lainnya mesti dikerahkan ke wilayah rawan perang kelompok dan geng motor yang meresahkan masyarakat,” tegas Rezki dalam orasinya.
Selain persoalan keamanan, KPPM juga mempertanyakan tindak lanjut Laporan Pengaduan (LP) yang mereka layangkan pada Kamis (5/11/2026) lalu terkait dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SDN Tallo Tua 69 Kota Makassar.
“Kedatangan kami bukan hanya soal keamanan, tetapi juga ingin mempertanyakan perkembangan laporan pengaduan kami minggu lalu,” lanjut Rezki.
Setelah berorasi, massa aksi ditemui oleh Panit Subdit III Ditreskrimsus Polda Sulsel, IPDA Muh. Arafat. Menanggapi pertanyaan massa aksi, IPDA Muh. Arafat menjelaskan bahwa berkas laporan tersebut baru diterima pihaknya dan kini tengah dalam tahap pendalaman. Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar.
“Terima kasih atas kunjungan teman-teman KPPM. Laporan itu baru saja kami terima minggu lalu sehingga baru akan kami telusuri lebih dalam. Kami sudah berkomunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar dan katanya soal dana ini sudah ada yang dikembalikan—maksudnya dicicil, belum dikembalikan secara utuh. Namun, ketika kami minta buktinya, mereka belum bisa memperlihatkan,” jelas IPDA Muh. Arafat.
Ia memastikan penyidik akan terus mendalami kasus ini dan menjadwalkan pemanggilan pelapor. “Paling lambat satu minggu ke depan pasti kami akan menghubungi teman-teman terkait perkembangan kasus ini, sekaligus mengundang teman-teman untuk menyerahkan bukti tambahan jika ada,” tambahnya.
Merespons hal itu, Rezki mengingatkan penyidik agar tidak mudah percaya pada klaim sepihak Dinas Pendidikan tanpa adanya bukti fisik yang sah.
“Kita tidak boleh percaya begitu saja terkait perkataan orang Dinas Pendidikan tadi bahwa sudah ada pengembalian meskipun belum utuh, apalagi mereka belum bisa memberikan bukti. Intinya, kami akan terus mengawal kasus ini. Kami tunggu undangannya satu atau dua minggu ke depan dan berharap Polda bisa berintegritas mengusut tuntas kasus ini agar menjadi contoh bagi sekolah lain untuk tidak bermain-main dalam mengelola dana BOSP,” tegas Rezki.
Menutup dialog, IPDA Muh. Arafat menegaskan komitmen kepolisian untuk menangani laporan tersebut secara serius dan transparan. “Tentu kami akan menindaklanjuti kasus ini secara serius dan kami pastikan akan terus memberikan informasi perkembangannya kepada teman-teman KPPM,” pungkasnya.
Sebelum membubarkan diri, Rezki kembali menekankan agar Polda Sulsel mampu membuktikan integritasnya sebagai institusi kepolisian tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dalam menegakkan supremasi hukum.
