MAKASSAR_Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) kembali mendatangi Mapolda Sulawesi Selatan, Kamis (12/11/2026), guna mengawal perkembangan laporan dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SDN Tallo Tua 69 Kota Makassar.
Aksi ini merupakan tindak lanjut atas Laporan Pengaduan (LP) resmi yang telah dilayangkan KPPM ke Polda Sulsel pada Kamis (5/11/2026) pekan lalu.
Jenderal Lapangan KPPM, M. Rezki Kurniawan, menyatakan bahwa kedatangan pihaknya bertujuan memastikan proses hukum berjalan transparan dan tidak jalan di tempat.
Dalam dialog bersama massa aksi, Panit Subdit III Ditreskrimsus Polda Sulsel, IPDA Muh. Arafat, mengungkapkan bahwa pihaknya baru menerima disposisi laporan tersebut dan tengah melakukan penelusuran awal, termasuk berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar.
“Laporan itu baru saja kami terima minggu lalu sehingga baru akan kami telusuri lebih dalam. Kami sudah berkomunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar dan katanya soal dana ini sudah ada yang dikembalikan—maksudnya dicicil, belum dikembalikan secara utuh. Namun, ketika kami minta buktinya, mereka belum bisa memperlihatkan,” ungkap IPDA Muh. Arafat di hadapan massa aksi.
IPDA Muh. Arafat berjanji akan segera memanggil pihak pelapor untuk melengkapi berkas penyelidikan. “Paling lambat satu minggu ke depan pasti kami akan menghubungi teman-teman terkait perkembangan kasus ini, sekaligus mengundang teman-teman untuk menyerahkan bukti tambahan jika ada,” tambahnya.
Menanggapi pengakuan pihak Dinas Pendidikan tersebut, Rezki menegaskan agar penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel bersikap kritis dan tidak menerima mentah-mentah klaim pengembalian dana yang tidak disertai bukti.
“Kita tidak boleh percaya begitu saja terkait perkataan orang Dinas Pendidikan tadi bahwa sudah ada pengembalian meskipun belum utuh, apalagi mereka belum bisa memberikan bukti,” tegas Rezki.
Ia menambahkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghapus unsur pidana, sekaligus menjadi bukti awal adanya penyimpangan anggaran. KPPM pun menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Intinya, kami akan terus mengawal kasus ini. Kami tunggu undangannya satu atau dua minggu ke depan dan berharap Polda bisa berintegritas mengusut tuntas kasus ini agar menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain untuk tidak bermain-main dalam mengelola dana BOSP,” ujar Rezki.
Menutup pertemuan, IPDA Muh. Arafat kembali menjamin keseriusan institusinya. “Tentu kami akan menindaklanjuti kasus ini secara serius dan kami pastikan akan terus memberikan informasi perkembangannya kepada teman-teman KPPM,” tutupnya.
