Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Menyisakan Ruang Tafsir: Jangan Sampai Pengisian Jabatan Wakil Presiden Menjadi Instrumen Konsolidasi Kekuasaan
Oleh: Irwanto
Newskata.media — Keputusan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyisakan pertanyaan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia: apabila jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan, siapa yang berhak menggantikannya dan dari mana calon pengganti tersebut harus berasal?
Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, melainkan menyangkut legitimasi konstitusional, keseimbangan kekuasaan, serta masa depan demokrasi presidensial di Indonesia.
Secara konstitusional, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Namun, persoalan mendasarnya justru terletak pada frasa “dua calon yang diusulkan oleh Presiden”. Konstitusi memberikan kewenangan pengusulan kepada Presiden, tetapi tidak secara eksplisit menjelaskan dari partai politik atau kelompok politik mana kedua calon tersebut harus berasal.
Di sinilah ruang perdebatan konstitusional muncul. Apakah Presiden memiliki kebebasan mutlak untuk mengusulkan siapa pun sebagai calon Wakil Presiden? Apakah calon tersebut harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024? Ataukah Presiden dapat mengusulkan tokoh dari partai oposisi, bahkan individu yang tidak memiliki keterikatan dengan koalisi politik sebelumnya?
JANGAN SAMPAI KEWENANGAN KONSTITUSIONAL BERUBAH MENJADI KEKUASAAN PERSONAL
Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon pengganti. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak semestinya dimaknai sebagai kekuasaan tanpa batas.
Konstitusi harus dibaca sebagai satu kesatuan sistem, bukan sekadar kumpulan pasal yang dapat ditafsirkan secara terpisah sesuai kepentingan politik penguasa.
Pasal 6A Ayat (1) dan Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai satu pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Artinya, legitimasi elektoral Presiden dan Wakil Presiden lahir melalui satu kesatuan pencalonan politik.
Oleh karena itu, pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden semestinya mempertimbangkan konstruksi politik dan konstitusional yang melahirkan pasangan tersebut. Penafsiran sistematis terhadap Pasal 6A dan Pasal 8 Ayat (2) perlu dikembangkan agar penggantian Wakil Presiden tidak menjadi pintu masuk bagi pembentukan konfigurasi kekuasaan baru yang semata-mata ditentukan oleh kehendak Presiden.
Memang, Pasal 8 Ayat (2) tidak secara eksplisit membatasi asal partai politik calon pengganti. Berbeda dengan Pasal 8 Ayat (3) yang secara tegas mengatur pengusulan pasangan pengganti Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.
Perbedaan rumusan ini menunjukkan adanya perbedaan desain konstitusional dalam mekanisme pengisian kekosongan jabatan. Karena itu, persoalan asal-usul politik calon Wakil Presiden pengganti membutuhkan kajian dan penafsiran konstitusional yang lebih mendalam.
PENAFSIRAN GRAMATIKAL: KEWENANGAN PRESIDEN ATAU CELAH PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN?
Apabila Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ditafsirkan menggunakan metode penafsiran gramatikal, yakni dengan bertumpu pada makna bahasa dan susunan kata dalam suatu ketentuan hukum, maka dapat ditemukan makna bahwa Presiden memang menjadi pemegang kewenangan untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR.
Akan tetapi, persoalannya tidak berhenti pada siapa yang memiliki kewenangan mengusulkan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah sampai sejauh mana kewenangan tersebut dapat dijalankan dan apa batas konstitusional yang harus dipatuhi oleh Presiden?
Kewenangan pengusulan yang diberikan konstitusi tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Sebab, Presiden dan Wakil Presiden memperoleh mandat melalui konstruksi pencalonan yang telah ditentukan konstitusi. Oleh karena itu, mekanisme pengisian kekosongan jabatan pun harus tetap berada dalam semangat dan prinsip konstitusional yang sama.
Metode penafsiran gramatikal memang diperlukan untuk menemukan makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama ketika terdapat rumusan yang membuka ruang perbedaan penafsiran. Namun, penafsiran gramatikal tidak boleh dijadikan satu-satunya pendekatan, apalagi digunakan sebagai instrumen pembenaran terhadap kepentingan politik tertentu.
Di sinilah pentingnya menguji relevansi penafsiran gramatikal dengan metode penafsiran sistematis, historis, dan teleologis. Sebab, suatu ketentuan konstitusi tidak cukup hanya dipahami berdasarkan bunyi tekstualnya, tetapi juga harus ditempatkan dalam keseluruhan bangunan ketatanegaraan.
Jika kewenangan Presiden dalam Pasal 8 Ayat (2) semata-mata dimaknai sebagai kebebasan mutlak untuk mengajukan dua nama tanpa mempertimbangkan prinsip pembatasan kekuasaan, bukankah hal tersebut dapat membuka kemungkinan penyalahgunaan kewenangan?
Bayangkan apabila Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden yang keduanya merupakan saudara kandungnya sendiri. Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ilustrasi ini dapat dikaitkan dengan nama Hashim Sujono Djojohadikusumo, yang dikenal sebagai adik kandung Presiden, serta saudara kandung Presiden lainnya, yakni Biantiningsih Miderawati Djiwandono dan Ekowati Lemaistre Djojohadikusumo.
Sebagai sebuah ilustrasi hipotetis, apabila Presiden Prabowo mengajukan Hashim sebagai salah satu calon Wakil Presiden, bahkan mengajukan dua nama dari lingkungan keluarga kandungnya sendiri, kemudian salah satunya dipilih oleh MPR, maka terbuka kemungkinan terjadinya konsentrasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu lingkaran keluarga.
Persoalannya bukan semata-mata apakah hubungan kekerabatan secara otomatis menggugurkan persyaratan pencalonan, melainkan bagaimana konstitusi memberikan perlindungan terhadap prinsip objektivitas, kepentingan publik, dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan.
Apabila kewenangan pengusulan hanya dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut, maka ruang tafsir konstitusi berpotensi berubah menjadi celah bagi konsolidasi kekuasaan berdasarkan kepentingan personal dan keluarga.
Karena itu, penafsiran gramatikal tidak boleh berdiri sendiri. Kewenangan Presiden harus tetap diuji melalui prinsip negara hukum, pembatasan kekuasaan, akuntabilitas, dan tujuan konstitusi.
Dalam konteks inilah peringatan Lord Acton, seorang sejarawan dan politikus Inggris, menjadi relevan:
“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”
Kekuasaan cenderung merusak, dan kekuasaan yang absolut merusak secara absolut.
Peringatan tersebut mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak disertai mekanisme pengawasan dan pembatasan berpotensi melahirkan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, konstitusi tidak boleh hanya menjadi dasar pemberian kekuasaan, tetapi juga harus menjadi instrumen pembatasnya.
SIAPA DAN DARI MANA CALON WAKIL PRESIDEN PENGGANTI?
Dengan adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden, perhatian publik tentu akan tertuju pada dua nama yang nantinya diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada MPR.
Kedua nama tersebut bukan sekadar persoalan siapa yang memiliki kedekatan dengan Presiden, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan kapasitas, integritas, rekam jejak, legitimasi politik, dan kepentingan konstitusional bangsa.
Dalam spekulasi politik, sejumlah tokoh seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Prof. Yusril Ihza Mahendra dapat menjadi bahan perbincangan mengenai kemungkinan figur pengganti. Namun, penyebutan nama-nama tersebut semata-mata merupakan bagian dari diskursus politik dan bukan informasi mengenai keputusan resmi Presiden maupun pencalonan yang telah ditetapkan.
Pertanyaan berikutnya adalah apakah Presiden akan mengutamakan representasi partai politik yang menjadi bagian dari koalisi pengusung pemerintahan sebelumnya, atau justru menggunakan kewenangannya untuk mengajukan figur berdasarkan pertimbangan politik personal?
Persoalan ini menjadi penting karena pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh berubah menjadi arena transaksi politik maupun konsolidasi kekuasaan keluarga dan kelompok tertentu.
Kita tentu tidak menghendaki lahirnya praktik politik yang memungkinkan jabatan publik strategis ditempatkan berdasarkan hubungan kekerabatan, kedekatan personal, atau kepentingan kekuasaan semata.
JANGAN BIARKAN KONSTITUSI MENJADI ALAT LEGITIMASI KEKUASAAN
Persoalan ini pada akhirnya bukan hanya mengenai siapa yang akan menduduki kursi Wakil Presiden setelah Gibran, melainkan bagaimana negara memastikan bahwa setiap proses pergantian jabatan tetap berada dalam koridor konstitusi.
Pasal 46 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) turut mengatur mekanisme pengusulan dua calon Wakil Presiden oleh Presiden kepada pimpinan MPR beserta kelengkapan persyaratannya untuk kemudian dipilih oleh MPR.
Akan tetapi, mekanisme tersebut belum memberikan parameter eksplisit mengenai asal-usul politik kedua calon. Dengan demikian, ruang penilaian terhadap figur yang diajukan tetap menjadi persoalan penting dalam praktik ketatanegaraan.
Karena itu, diperlukan penafsiran konstitusional yang sistematis, objektif, dan tidak tunduk pada kepentingan politik sesaat.
Publik berhak mengetahui bagaimana kewenangan tersebut akan digunakan. MPR juga harus menjalankan fungsi konstitusionalnya secara independen, objektif, dan bertanggung jawab dalam menentukan Wakil Presiden pengganti.
Jangan sampai persoalan kekosongan jabatan Wakil Presiden justru membuka ruang penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merusak prinsip demokrasi dan sistem presidensial Indonesia.
Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya SIAPA YANG AKAN MENJADI WAKIL PRESIDEN SETELAH GIBRAN?, tetapi juga DARI MANA IA BERASAL, ATAS DASAR APA IA DIAJUKAN, DAN UNTUK KEPENTINGAN SIAPA KEKUASAAN ITU DIJALANKAN?
Sebab, jabatan Wakil Presiden merupakan jabatan konstitusional milik negara, bukan hak istimewa Presiden, keluarga, maupun kelompok politik tertentu.
KONSTITUSI HARUS BERDIRI DI ATAS KEPENTINGAN KEKUASAAN, BUKAN SEBALIKNYA.
