Makassar_Gelombang aksi massa Koalisi perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) memadati kawasan flyover pettarani dalam memperingati momentum sumpah pemuda, Rabu 28/10/2026.
Aksi tersebut memiliki agenda utama evaluasi dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jenderal Lapangan KPPM, Rezky Kurniawan, menilai stabilitas ekonomi nasional saat ini terganggu akibat adanya program pemerintah yang dipaksakan. Selain itu, ia mengkritik sikap pemerintah yang belum menetapkan status bencana nasional pada kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Kebijakan yang dipaksakan mengganggu stabilitas ekonomi. Kami juga menyoroti karhutla yang sampai saat ini belum dijadikan bencana nasional, padahal dampaknya merusak ekosistem dan kesehatan,” ujar Rezky saat berorasi.
Pantauan di lokasi menunjukkan massa aksi sempat memblokade jalan dan menggunakan mobil kontainer sebagai panggung orasi. Berbagai orator bergantian menyampaikan tuntutan, termasuk kelangkaan BBM, desakan realisasi 19 juta lapangan pekerjaan, serta penuntasan pelanggaran HAM.
Kondisi keamanan lokal juga tak luput dari sorotan. Salah satu orator perempuan KPPM mempertanyakan komitmen aparat kepolisian dalam memberantas teror geng motor dan busur di Makassar yang telah memakan banyak korban jiwa. Mereka menilai pengamanan aparat terkesan tidak berimbang jika dibandingkan dengan pengawalan terhadap demonstrasi.
Dalam pernyataan sikapnya, KPPM mengeluarkan delapan tuntutan resmi. Beberapa di antaranya adalah desakan penghentian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk dialihkan ke sektor pendidikan, serta tuntutan pencopotan Kapolda Sulsel dan Kapolrestabes Makassar karena diduga gagal menjaga keamanan kota.
Tuntutan KPPM:
1.hentikan program mbg dan kopdes merah putih, alihkan anggarannya ke sektor pendidikan
2.tetapkan karhutla sebagai bencana nasional
3.tagkap dan adili mafia BBM serta turunkan harga BBM
4.wujudkan 19 JT lapangan pekerjaan
5.copot Kapolda Sulsel dan Kapolrestabes Makassar karna di anggap gagal dalam mewujudkan kantibmas kota Makassar
6.wujudkan pendidikan gratis, demokratis, ilmiah, dan bervisi kerakyatan
7.stop komersialisasi pendidikan
8.tuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu serta berikan jaminan keamanan dalam menyampaikan pendapat.
