REFLEKSI SUMPAH PEMUDA 2026

Nurcholist: Sumpah Pemuda Harus Membuka Ruang Produktivitas Generasi Muda

Newskata.Media, Makassar — Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026 harus menjadi refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah menghadirkan ruang produktivitas bagi generasi muda. Semangat persatuan yang diwariskan para pemuda pada 1928 perlu diwujudkan melalui kebijakan yang membuka kesempatan kerja, mendorong investasi, memperluas partisipasi, serta memberikan ruang bagi pemuda untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Pengurus DPD KNPI Sulawesi Selatan, Nurcholist, menilai bahwa tantangan kepemudaan saat ini tidak cukup dijawab melalui kegiatan seremonial. Generasi muda membutuhkan ekosistem yang mendukung pengembangan potensi, penciptaan peluang ekonomi, dan keterlibatan aktif dalam pembangunan.

“Sumpah Pemuda bukan hanya tentang bagaimana kita mengingat sejarah persatuan, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun masa depan bersama. Pemuda membutuhkan ruang produktivitas, kesempatan kerja, akses terhadap investasi, serta kepercayaan untuk terlibat dalam pembangunan. Jangan sampai kita terus berbicara tentang potensi generasi muda, tetapi belum cukup menyediakan ruang bagi mereka untuk membuktikan potensinya,” ujar Nurcholist, Rabu (28/10/2026).

Infrastruktur Harus Menghidupkan Aktivitas Ekonomi

Menurut Nurcholist, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu memperkuat strategi untuk menarik investasi produktif, terutama di wilayah yang konektivitasnya semakin baik berkat pembangunan dan perbaikan jalan provinsi.

Pembangunan infrastruktur harus diikuti dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, penguatan usaha lokal, serta kemudahan bagi dunia usaha untuk berinvestasi. Dengan demikian, infrastruktur yang dibangun pemerintah tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, termasuk kalangan pemuda.

“Jalan yang sudah diperbaiki harus menjadi jalan menuju produktivitas ekonomi. Kita perlu mendorong investasi agar konektivitas tersebut diikuti tumbuhnya industri, perdagangan, pertanian modern, pariwisata, dan usaha-usaha produktif lainnya. Jangan hanya menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain, tetapi juga hubungkan potensi pemuda dengan kesempatan kerja dan peluang usaha,” tegasnya.

Indeks Pembangunan Pemuda Harus Berorientasi pada Hasil

Nurcholist juga mendorong agar Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menjadi salah satu instrumen penting dalam mengevaluasi kebijakan pembangunan daerah. Indikator tersebut perlu digunakan untuk mengukur perkembangan kualitas pemuda, mulai dari pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, hingga dimensi lain yang menentukan kualitas hidup generasi muda.

“Indeks Pembangunan Pemuda tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan. Kita perlu melihat dampaknya terhadap kehidupan nyata. Apakah pemuda semakin mudah mendapatkan pekerjaan? Apakah mereka memiliki kesempatan mengembangkan usaha? Apakah ruang partisipasi dan kepemimpinan semakin terbuka? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi dasar evaluasi kebijakan kepemudaan,” ungkapnya.

Ia menilai, pembangunan pemuda membutuhkan koordinasi lintas sektor agar berbagai program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri. Organisasi kepemudaan juga perlu dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan generasi muda.

Anggaran Kepemudaan Perlu Mendukung Produktivitas

Selain persoalan kesempatan kerja dan investasi, Nurcholist menyoroti pentingnya mengevaluasi keseimbangan alokasi anggaran olahraga dan anggaran pembangunan kepemudaan.

Menurutnya, olahraga merupakan bagian penting dari pembangunan generasi muda. Namun, pembangunan kepemudaan memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk kewirausahaan, kepemimpinan, literasi, inovasi, pengembangan kapasitas organisasi, serta partisipasi sosial.

“Kita tidak sedang mempertentangkan olahraga dengan kepemudaan. Keduanya penting dan saling melengkapi. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran pembangunan pemuda juga memberi ruang yang memadai bagi pengembangan kapasitas, kewirausahaan, kepemimpinan, dan produktivitas generasi muda. Kebijakan anggaran harus dilihat dari kebutuhan, jangkauan manfaat, dan dampak yang dihasilkan,” katanya.

Ia menambahkan, keberpihakan pemerintah terhadap pemuda semestinya dapat diukur melalui program-program yang memberikan kesempatan nyata bagi mereka untuk berkembang, bekerja, berinovasi, dan berkontribusi kepada masyarakat.

Pemuda Bukan Sekadar Penerima Program

Bagi Nurcholist, refleksi Sumpah Pemuda harus menjadi momentum untuk menempatkan generasi muda sebagai mitra strategis dalam pembangunan Sulawesi Selatan.

Pemuda tidak cukup hanya dilibatkan sebagai peserta kegiatan atau penerima manfaat program pemerintah. Mereka perlu memperoleh ruang untuk mengembangkan gagasan, membangun usaha, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta menciptakan solusi atas berbagai persoalan sosial dan ekonomi di daerah.

“Semangat Sumpah Pemuda harus kita hidupkan melalui kebijakan yang memberikan kesempatan, bukan sekadar imbauan. Ukuran keberhasilan pembangunan pemuda adalah ketika semakin banyak anak muda mampu bekerja, berusaha, berinovasi, memimpin, dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita membutuhkan ruang produktivitas yang nyata, bukan hanya ruang seremoni,” tutup Nurcholist.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan Sulawesi Selatan turut ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam membangun ekosistem yang mendukung produktivitas generasi muda. Perluasan lapangan kerja, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur yang berdampak ekonomi, penguatan Indeks Pembangunan Pemuda, serta alokasi anggaran kepemudaan yang tepat sasaran harus berjalan selaras dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.