PLT ketua KPPM rizki kurniawan bersumpah akan menyambut kedatangan prabowo dikota makassar dengan aksi demonstrasi terkait 2 tahun rezim prabowo yang dianggap gagal

Makassar_Rencana kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Kota Makassar disinyalir mendapatkan penolakan dari bebeberapa pemuda dan mahasiswa di kota makassar khususnya Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM). Hari sumpah pemuda dinilia sakral sebagai momentum gugatan terbuka terhadap seluruh persoalan rakyat.. Memasuki momentum dua tahun berjalannya rezim, Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) secara terbuka menyatakan sumpah untuk mengepung kedatangan kepala negara dengan gelombang demonstrasi. Aksi ini merupakan manifesto mosi tidak percaya atas kegagalan sistemik rezim dalam menghadirkan kesejahteraan riil bagi rakyat miskin kota dan masyarakat adat.

” kami bersumpah akan menyambut kedatangan prabowo ke kota makassar dengan aksi demonstrasi melihat 2 tahun rezimnya sangat gagal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat” ujar rizki saat ditemui setelah konsolidasinya disekretariat KPPM.

KPPM menilai momentum kedatangan Presiden ke kota Makassar termasuk agenda meresmikan program Sekolah Rakyat tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa catatan kritis. Raport merah dan lembar evaluasi kritis akan kami kampanyekan melalui mimbar rakyat yang akan digelar tanggal 28 Oktober mendatang. Ini adalah pengingat, bahwa rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara akan hadir membawa kenyataan pahit masyarakat yang selama ini disembunyikan dibalik tirai narasi kesejahteraan.
Alih-alih memperbaiki fondasi ekonomi rakyat, pemerintahan pusat dituding sibuk memaksakan sederet program populis yang minim kajian matang.

Kebijakan seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (KOPDES) Merah Putih dinilai telah menjadi faktor utama yang mengganggu stabilitas dan keseimbangan ekonomi nasional hari ini.

Terkait peresmian sekolah rakyat resky kembali tegaskan “Sekolah rakyat ini memang luar biasa dalam tampilan luar karena seolah-olah akan memajukan pendidikan sampai ke lapisan masyarakat paling bawah, namun kita tidak bisa menutup mata bahwa dengan program ini akan berpotensi memunculkan ladang baru bagi oknum serakah untuk melakukan Korupsi kolusi serta nepotisme (KKN)” pungkasnya.

Resky memperingatkan tampa adanya sistem pengawasan berpotensi menjadi celah baru bagi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Mengingat porsi pengadaan sepatu sekolah yang harganya jauh di atas harga pasar. Kekhawatiran resky juga tertuju soal akurasi data penerima mamfaat. Ada dugaan anak-anak keluarga rentan akan disepelekan demi kepentingan elektoral tertentu.

Kecaman keras juga diarahkan KPPM pada sektor agraria khususnya proyek strategis nasional (PSN) terkait tata kelolal dan peremajaan kelapa sawit.

Resky menilai skema PSN sebagai langkah represif mengesampingkan dialog partisipatif dan hak ulayat masyarakat adat. Hal ini diprediksi akan memicu gelombang penggusuran paksa atas lahan-lahan strategis milik rakyat lokal demi oligarki.

“Bukan hanya itu salah satu proyek nasional strategis yang juga kami anggap sangat berbahaya bagi masyarakat lokal serta masyarakat adat adalah mengenai tata kelola dan peremajaan kelapa sawit, hal ini memang memiliki tujuan untuk mempercepat sertifikasi lahan hingga produktifitas sawit rakyat namun kami anggap akan memicu problematik serius nantinya jika tidak dikawal dengan baik karena adanya oligarki yang tentunya menaruh kepentingan dibalik proyek ini, ditambah lagi di rezim prabowo-gibran ini selalu memaksakan proyek meskipun belum tuntas dalam pengkajiannya, hal inilah yang menjadi petimbangan sehingga kami menganggap proyek ini kedepan berpotensi akan adanya penggusuran paksa terhadap lahan-lahan milik masyarakat lokal atau adat yang dianggap strategis” ungkap resky.

Sama halnya dengan program makanan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa (KOPDES) merah putih serta sekolah rakyat ia menganggap proyek strategis nasional tentang tata kelola dan peremajaan sawit rakyat memiliki potensi yang sangat serius kedepannya jika tidak segera diantisipasi oleh pemerintah.