Soroti Krisis Energi di Sulsel, Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum Sampaikan Tiga Tuntutan
Newskata.media, Makassar — Krisis energi yang dinilai berdampak terhadap kehidupan masyarakat mendorong Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum melayangkan kritik terhadap penanganan persoalan energi di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kritik tersebut disampaikan Dewan Komando Aliansi, Bung Cimeng, saat diwawancarai di kawasan Flyover Makassar, Minggu (25/10/2026). Pernyataan itu turut menyoroti batalnya kehadiran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, dalam agenda yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar pada hari yang sama.
Pihak aliansi menduga ketidakhadiran Menteri ESDM berkaitan dengan desakan mahasiswa mengenai persoalan energi yang dinilai semakin krusial di daerah. Namun, dugaan tersebut merupakan pernyataan dari pihak aliansi dan belum disertai konfirmasi mengenai alasan resmi ketidakhadiran yang bersangkutan.
Dalam keterangannya, Bung Cimeng menilai persoalan minyak dan gas bumi (migas), serta ketenagalistrikan di Sulsel telah memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut pihak aliansi, persoalan yang menjadi perhatian meliputi dugaan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Solar dan Pertalite, pembatasan pasokan LPG 3 kilogram, hingga pemadaman listrik bergilir. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan beban ekonomi masyarakat, termasuk akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
Menyikapi kondisi tersebut, Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum menyampaikan tiga tuntutan utama.
Pertama, menghentikan pemadaman listrik bergilir. Aliansi mendesak PT PLN (Persero) UID Sulselrabar mengambil langkah konkret untuk mengatasi gangguan pasokan listrik dan menghentikan pemadaman bergilir di wilayah Sulawesi Selatan.
Kedua, mengusut dugaan mafia dan penimbunan BBM. Aliansi meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti indikasi praktik mafia serta penimbunan BBM, sekaligus memastikan ketersediaan Solar dan Pertalite bagi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketiga, memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak. Aliansi menuntut adanya bentuk kompensasi atas kerugian ekonomi yang diklaim dialami masyarakat akibat persoalan pasokan energi dan pemadaman listrik yang berkepanjangan.
Aliansi menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga Kementerian ESDM dan PT PLN memberikan penjelasan serta langkah konkret untuk mengatasi permasalahan energi di Sulawesi Selatan.
Bagi aliansi, pemenuhan kebutuhan energi bukan hanya menyangkut ketersediaan pasokan, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi, kepentingan masyarakat, dan kualitas pelayanan publik.
Mereka berharap pemerintah bersama pihak terkait segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah terukur agar persoalan energi di Sulsel dapat ditangani secara menyeluruh.
